Suara.com - Panggung upacara kenegaraan HUT Kemerdekaan RI ke-80 pada 17 Agustus mendatang berpotensi menyajikan drama politik tingkat tinggi.
Di saat Presiden Prabowo Subianto dinilai tengah memainkan manuver cerdas untuk merangkul lawan-lawan politiknya, muncul prediksi mengejutkan: Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan besar tidak akan hadir di upacara kenegaraan HUT ke-80 RI di Istana Merdeka.
Analisis tajam ini dilontarkan oleh pengamat politik dan pertahanan, Selamat Ginting, yang melihat adanya strategi besar di balik langkah-langkah hukum dan politik yang diambil Prabowo belakangan ini, yang puncaknya akan terlihat di panggung Istana.
Amnesti dan Abolisi Sebagai Alat Politik Prabowo
Menurut Ginting, langkah Prabowo yang diperkirakan akan memberikan pengampunan hukum kepada tokoh-tokoh dari kubu lawan, seperti Hasto Kristiyanto dari PDIP dan Tom Lembong dari kubu Anies Baswedan, bukanlah sekadar tindakan hukum biasa. Ini adalah sebuah bidak catur politik yang dimainkan dengan sangat cermat.
"Ini dalam konteks politik ini kan jelas bahwa amnesti, abolisi, grasi atau rehabilitasi hukum itu juga sebagai alat untuk mencapai tujuan politik," ungkap Selamat Ginting dikutip dari Youtube Forum Keadilan TV.
Tujuannya, kata dia, sangat jelas. Prabowo sedang membangun citra dan memperkuat posisinya menjelang momen krusial 17 Agustus.
"Jadi ada tujuan ada tujuan politik yang ingin dicapai Prabowo dalam kasus pemberian amnesti dan abolisi ini termasuk pada 17 Agustus nanti kan dalam rangka 17 Agustus," ujar dia.
Dengan "menyelamatkan" figur-figur sentral dari kekuatan politik yang berseberangan, Prabowo secara efektif menempatkan dirinya sebagai negarawan yang melampaui sekat-sekat persaingan.
"Tentu saja pertama memperkuat posisi tawar politiknya itu menjadi semakin tinggi terhadap lawan-lawan politiknya yang artinya tidak selalu sejalan, tapi Prabowo dianggap pahlawan terutama oleh PDIP, oleh kelompok Anis kan juga pahlawan karena menyelamatkan kan," analisis Ginting.
Ginting menyoroti bagaimana Prabowo secara sengaja membiarkan proses hukum terhadap tokoh-tokoh tersebut berjalan hingga mencapai titik tertentu sebelum ia turun tangan. Ini menciptakan pesan psikologis yang kuat.
"Kalau mau sebenarnya sebelum proses ee hukum terhadap ee Tom Lembong kan bisa dia lakukan tapi menunggu vonis itu keluar kan. tunggu vonis itu keluar artinya dalam kasus Hasto itu lu tuh salah gitu tapi gua maafkan," jelasnya.
Meskipun dalam praktiknya proses hukum seperti kasus Tom Lembong masih berada di tingkat pertama dan memiliki jalan panjang untuk banding, narasi yang terbentuk di publik adalah Prabowo sebagai sosok pemaaf yang berkuasa.
"Ini kan karena ingin memperkuat posisi politiknya otomatis Prabowo kuat," tambahnya.
Efek Domino: Megawati Hadir, Jokowi 'Tenggelam'
TERPOPULER
