Usai Dicekal Kasus Korupsi Haji, Gus Yaqut Ngaku Nurut ke KPK

Suara.com - Juru Bicara Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, Anna Hasbi menanggapi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menerbitkan larangan bepergian ke luar negeri terhadap Gus Yaqut.

Larangan ini diberlakukan KPK terkait kasus dugaan korupsi pada pembagian kuota dan penyelenggaraan haji.

Dia menjelaskan bahwa Gus Yaqut baru mendengar kabar tersebut melalui media dan belum mendapatkan pemberitahuan resmi dari KPK atau lembaga yang berwenang lainnya.

Meski begitu, dia memastikan Gus Yaqut akan mematuhi seluruh proses proses hukum yang berlaku dalam penanganan perkara ini.

“Sebagai bagian dari masyarakat yang menghormati hukum, beliau menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna menyelesaikan perkara ini sesuai ketentuan yang ada,” kata Anna dalam keterangannya, Selasa (12/8/2025).

Lebih lanjut, Anna menegaskan bahwa Gus Yaqut memahami langkah KPK yang melarangnya ke luar negeri merupakan bagian dari proses hukum yang diperlukan.

“Beliau menegaskan bahwa keberadaannya di Indonesia akan disesuaikan dengan kebutuhan penyidikan, demi terungkapnya kebenaran secara transparan dan adil,” ujar Anna.

Anna juga menyebut bahwa Gus Yaqut meyakini proses hukum yang dilakukan KPK akan berjalan secara objektif dan proporsional.

Untuk itu, lanjut Anna, Gus Yaqut meminta semua pihak untuk menunggu hasil penyidikan KPK tanpa berprasangka sambil memberi ruang bagi lembaga antirasuah untuk bekerja secara profesional.

Gus Yaqut Dicekal KPK

KPK memberlakukan larangan bepergian ke luar negeri terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut. Larangan ini diterbitkan KPK berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pada pembagian kuota dan penyelenggaraan haji.

“Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2025, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap tiga orang yaitu YCQ, IAA, dan FHM terkait dengan perkara sebagaimana tersebut di atas,” kata Juru Bicarq KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa.

Pencekalan itu diberlakukan setelah Gus Yaqut diperiksa di KPK pada Kamis (7/8/2025) lalu. Dalam pemeriksaan selama 5 jam itu, Gus Yaqut dicecar soal pembagian kuota haji saat menjabat sebagai menteri. 

Selain Gus Yaqut, KPK juga melarang eks Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz dan satu orang lagi berinisial FHM dari pihak swasta.

Larangan ini diberlakukan lantaran KPK menilai keterangan tiga orang ini di perlukan dalam proses penyidikan.

“Keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut di atas,” ujar Budi.

“Keputusan ini berlaku untuk enam bulan ke depan,” tandas dia.

Kerugian Negara Diduga Rp1 Triliun Lebih

KPK mengungkapkan penghitungan awal menunjukkan kerugian keuangan negara akibat kasus dugaan korupsi pada pembagian kuota dan penyelenggaraan haji mencapai lebih dari Rp 1 triliun.

“Dalam perkara ini, hitungan awal, dugaan kerugian negaranya lebih dari Rp  1 triliun," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (11/8/2025).

Menurut dia, hasil penghitungan awal itu dilakukan oleh pihak internal KPK dan didiskusikan bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Tentu nanti BPK akan menghitung secara lebih detil lagi," ujar Budi.

Naik Penyidikan

KPK menaikkan status perkara dugaan korupsi terkait pembagian kuota dan penyelenggaraan haji ke tahap penyidikan.

Hal itu disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu setelah KPK mendapatkan keterangan dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada Kamis (7/8/2025).

“KPK telah menaikkan status penyelidikan terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024 ke tahap penyidikan,” kata Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Sabtu (9/8/2025) dini hari.

Meski begitu, KPK masih menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum dalam perkara ini. Artinya, belum ada tersangka yang ditetapkan.

Menurut Asep, KPK telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi terkait dengan penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

Peristiwa dugaan tindak pidana itu diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2021 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.