Infografis
"Ini bukan tentang suka atau tidak suka, tapi tentang akuntabilitas. Hak angket adalah mekanisme konstitusional untuk mengawasi kekuasaan. Jika ada dugaan pelanggaran serius yang memicu protes warga, maka sudah sewajarnya DPRD bertindak," ujarnya.
Namun, pandangan berbeda datang dari warga biasa. Siti Rohmah, seorang pelaku UMKM di Pati, menyayangkan kegaduhan politik ini.
"Bupati kan baru saja menjabat, seharusnya diberi waktu dulu untuk bekerja dan merealisasikan programnya. Kalau terus-terusan ribut politik, yang jadi korban ya kami, rakyat kecil. Pembangunan jadi terhambat, stabilitas terganggu," keluhnya.
Pati kini berada di persimpangan jalan. Pertarungan politik elite di gedung dewan akan menentukan arah kepemimpinan dan stabilitas daerah untuk beberapa tahun ke depan.
Publik hanya bisa berharap bahwa apa pun hasilnya, kepentingan masyarakat Pati tetap menjadi prioritas utama.
