REGIONAL:
Suara.com - Tim Advokasi Antikriminalisasi Akademisi dan Aktivis menjelaskan alasan pihaknya membuat laporan di Kejaksaan Agung buntut molornya eksekusi penahanan terhadap Silfester Matutina.
Salah seorang kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Gafur Sangaji mengatakan, sebelum membuat laporan ke Kejaksaan Agung pihaknya telah mencoba menemui Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, namun tidak ada tanggapan yang memuaskan.
“Kita pernah ke Kejari Jakarta Selatan. Enggak ada respons sampai hari ini, sama sekali,” kata Abdul Gafur, di Kejaksaan Agung, Jumat (15/8/2025).
Ia juga menegaskan, jika laporan yang ditujukan kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) dan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (Jambid) diharapkan bisa membuat pihak Kejari Jakarta Selatan bisa melakukan supervisi dalam penegakan hukum.
“Artinya, harapan kami ya mudah-mudahan ini Kejaksaan Negeri bisa diingatkan, bisa disupervisi, bisa dilakukan pengawasan, bisa dilakukan pembinaan juga,” jelasnya.
“Dan satu lagi sebenarnya, ujungnya adalah kita mengharapkan supaya segera dieksekus,” imbuh dia.
Desakan eksekusi terhadap Silfester sebelumnya datang dari pakar telematika Roy Suryo, bersama Tim Advokasi Antikriminalisasi Akademisi dan Aktivis.
Mereka mendatangi Kejari Jakarta Selatan pada 31 Juli 2025 untuk menyerahkan surat permohonan eksekusi.
"Yang bersangkutan sudah harus dieksekusi oleh kejaksaan dan masuk ke dalam ruang penahanan atau lembaga pemasyarakatan. Ini yang kami mohon kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," kata Roy Suryo.
Roy menilai hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap Silfester yang dikenal sebagai relawan Presiden ke-6 RI Joko Widodo.
"Kalau sudah inkrah, harus dieksekusi," tegasnya.
Sementara itu, Silfester mengklaim persoalan hukum dengan JK telah selesai secara damai.
"Mengenai urusan hukum saya dengan Pak Jusuf Kalla, itu sudah selesai dengan ada perdamaian. Bahkan saya beberapa kali, ada dua kali, tiga kali bertemu dengan Pak Jusuf Kalla dan hubungan kami sangat baik," ujar Silfester di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin.
Seperti diketahui, lima tahun lebih putusan Mahkamah Agung (MA) berkekuatan hukum tetap, kasus pencemaran nama baik yang menjerat Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet), Silfester Matutina, kembali menyeruak.
Selama itu, Silfester yang dikenal dekat dengan Jokowi bebas kemana-mana, tak dieksekusi meski divonis 1,5 tahun penjara.
TERPOPULER