Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung kembali mengguncang panggung politik nasional dengan gagasan radikal untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam sebuah video yang diunggah akun YouTube Rocky Gerung Official, ia menyerukan untuk beralih pada kekuatan gerakan massa mahasiswa, serupa dengan peristiwa monumental Reformasi 1998.
Di hadapan para aktivis dan tokoh lainnya, Rocky Gerung memaparkan pandangannya bahwa proses pemakzulan melalui lembaga legislatif tidak akan efektif.
Rocky memprediksi bahwa wacana pemakzulan terhadap Gibran tak terhindarkan dan akan menjadi perbincangan di DPR.
Namun, ia menyarankan agar masyarakat sipil dan mahasiswa tidak menaruh harapan pada jalur tersebut, melainkan mengambil inisiatif langsung, dikutip Selasa (19/8/2025).
“Jadi bayangkan misalnya, kalau proses pemakzulan Gibran itu mulai dibicarakan,” ujar Rocky membuka analisisnya.
“Saya hanya minta supaya kalau ada demonstrasi mahasiswa, masyarakat sipil, aparat jangan cegah itu,” ucap Rocky.
Menurutnya, proses pemakzulan yang diatur dalam konstitusi melalui usulan DPR, putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hingga sidang istimewa MPR terlalu lambat dan sarat dengan transaksi politik yang dapat melemahkan tujuan utamanya.
“Itu menyelesaikan banyak hal, tapi lebih efesien daripada minta proses DPR kirim ke Mahkamah Konstitusi, balik ke MPR, itu tukar tambahannya panjang,” sindirnya.
Rocky menggambarkan peran aparat keamanan seharusnya berpihak pada kehendak rakyat, bukan mempertahankan status.
“Aparat justru bisikin saja pada Wakil Presiden, ‘Bapak, keadaan sudah berubah. Anda turun atau jadi patih’,” cetus Rocky yang langsung disambut tepuk tangan meriah dari audiens.
Skenario ini, menurut Rocky, jauh lebih efisien dan dapat terjadi dalam hitungan minggu jika kondisi ekonomi dan politik terus memburuk.
“Keadaan ekonomi yang tidak mungkin dipulihkan dalam waktu dekat, dengan kemarahan publik yang dipendam karena ketidakpastian, itu bisa terjadi dalam beberapa minggu,” analisisnya.
Rocky berpendapat bahwa ketika institusi formal dianggap tidak lagi merepresentasikan suara rakyat, maka “parlemen jalanan” menjadi alternatif yang sah.
Gagasannya membangkitkan kembali memori kolektif tentang kekuatan gerakan mahasiswa pada Mei 1998 yang berhasil memaksa Presiden Soeharto mundur setelah 32 tahun berkuasa.
TERPOPULER
