Dana Transfer Daerah Turun Jadi 2,9%, Wamendagri Ungkap Misi di Baliknya: Kemandirian Fiskal

Chandra Iswinarno, Fakhri Fuadi Muflih

Rabu, 20 Agustus 2025 | 11:02 WIB
Dana Transfer Daerah Turun Jadi 2,9%, Wamendagri Ungkap Misi di Baliknya: Kemandirian Fiskal
Wamendagri Bima Arya menjelaskan alasan menurunkan dana alokasi dari pusat. [ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A]

Suara.com - Pemerintah pusat mengambil langkah strategis dengan menurunkan alokasi Dana Transfer Daerah dari 4,7 persen menjadi 2,9 persen.

Kebijakan ini dipastikan tidak akan menghambat laju pembangunan di tingkat regional.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima menegaskan bahwa penyesuaian anggaran ini merupakan bagian dari desain besar untuk mendorong daerah-daerah di Indonesia agar memiliki kemandirian dan kapasitas fiskal yang lebih kuat.

Dorong Kemandirian dan Efisiensi

Menurut Wamendagri, tujuan utama di balik penurunan persentase dana transfer adalah untuk memacu pemerintah daerah melakukan optimalisasi anggaran dan memastikan penyerapan yang lebih efisien dan maksimal.

Ia menyebut langkah ini sebagai upaya penguatan kapasitas fiskal di tingkat lokal.

"Ya, ini kan dalam rangka sekali lagi, pemerintah pusat ingin agar daerah-daerah itu memiliki kapasitas fiskal yang kuat ya, kemudian melakukan proses efisiensi dan memastikan agar serapan maksimal," kata Bima di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (19/8/2025).

Bima menjelaskan bahwa angka penurunan 2,9 persen bukanlah keputusan sepihak.

Penghitungan besaran dana transfer ini telah melalui proses kalkulasi yang cermat dan dikoordinasikan secara intensif antara dua kementerian kunci, yakni Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai pengelola fiskal negara dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pembina pemerintah daerah.

baca juga

"Nah, semuanya tentu sudah dihitung oleh Kementerian Keuangan dikoordinasikan juga Kementerian Dalam Negeri," ujarnya, menggarisbawahi landasan teknokratis dari kebijakan tersebut.

Sejalan dengan kebijakan ini, pemerintah pusat tidak tinggal diam.

Bima menambahkan bahwa Kemendagri saat ini terus melakukan pemetaan komprehensif untuk menganalisis kemampuan fiskal di setiap daerah.

Proses pemetaan ini krusial untuk mengidentifikasi daerah mana yang memerlukan perhatian khusus dan pembinaan lebih lanjut, serta daerah mana yang telah menunjukkan kinerja fiskal yang unggul dan dapat dijadikan model percontohan bagi wilayah lain.

"Hari ini kan kita juga masih terus melakukan pemetaan kemampuan kapasitas fiskal di daerah mana yang perlu kita cermati, mana yang kita perlu apresiasi untuk dijadikan inspirasi agar bisa dicontoh dari daerah lain," katanya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Kemenkeu Bantah Video Viral Sri Mulyani Sebut Guru Beban Negara: Itu Hoaks!

Kemenkeu Bantah Video Viral Sri Mulyani Sebut Guru Beban Negara: Itu Hoaks!

News | Selasa, 19 Agustus 2025 | 20:49 WIB

Akui Lonjakan PBB di 20 Daerah Naik 100 Persen Lebih, Wamendagri Bima Arya Bilang Begini

Akui Lonjakan PBB di 20 Daerah Naik 100 Persen Lebih, Wamendagri Bima Arya Bilang Begini

News | Selasa, 19 Agustus 2025 | 17:04 WIB

Gaduh PBB Naik di Mana-Mana, Wamendagri: Ini Bukan Dampak dari Kebijakan Efisiensi Pusat

Gaduh PBB Naik di Mana-Mana, Wamendagri: Ini Bukan Dampak dari Kebijakan Efisiensi Pusat

News | Selasa, 19 Agustus 2025 | 16:59 WIB

Terkini

DPRD DKI Nilai Tarif Transjakarta Naik Jadi Rp 5.000 Masih Wajar, Ini Alasannya

DPRD DKI Nilai Tarif Transjakarta Naik Jadi Rp 5.000 Masih Wajar, Ini Alasannya

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 09:08 WIB

KPK Doakan Gus Yaqut Cepat Sembuh agar Proses Hukum Kasus Korupsi Haji Segera Rampung

KPK Doakan Gus Yaqut Cepat Sembuh agar Proses Hukum Kasus Korupsi Haji Segera Rampung

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 07:39 WIB

Momen Akrab Gibran, Puan, Muzani, dan Sultan di Parlemen, Ternyata Bahas Soal Ini

Momen Akrab Gibran, Puan, Muzani, dan Sultan di Parlemen, Ternyata Bahas Soal Ini

News | Rabu, 08 Juli 2026 | 07:05 WIB

Kemasan Rokok Seragam Berisiko Tabrak UU Merek, Wamenkum: Jangan Over Regulation!

Kemasan Rokok Seragam Berisiko Tabrak UU Merek, Wamenkum: Jangan Over Regulation!

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 22:45 WIB

Sebut Polri Paling Korup, Burhanuddin Muhtadi Bongkar Kelemahan Survei IndexMundi

Sebut Polri Paling Korup, Burhanuddin Muhtadi Bongkar Kelemahan Survei IndexMundi

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 22:23 WIB

Jalan Cinta Amblas Nyaris 90 Derajat, DKI Bongkar Pemicunya: Tanggul Kali Sunter Retak!

Jalan Cinta Amblas Nyaris 90 Derajat, DKI Bongkar Pemicunya: Tanggul Kali Sunter Retak!

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 22:20 WIB

Isi Amplop Menhut Raja Juli Masih Misteri, KPK Duga Suap Hutan Kuansing Pakai Dolar Singapura

Isi Amplop Menhut Raja Juli Masih Misteri, KPK Duga Suap Hutan Kuansing Pakai Dolar Singapura

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 22:05 WIB

Jokowi Mau Jadikan Jateng 'Kandang Gajah', Gerindra: Bagus, Kompetisi Politik Makin Sehat!

Jokowi Mau Jadikan Jateng 'Kandang Gajah', Gerindra: Bagus, Kompetisi Politik Makin Sehat!

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 21:44 WIB

Bupati Kuansing Diduga Kumpulkan Duit dari 914 Anggota KUD untuk Suap Pelepasan Hutan

Bupati Kuansing Diduga Kumpulkan Duit dari 914 Anggota KUD untuk Suap Pelepasan Hutan

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 21:35 WIB

Aksi Bersih-bersih atau Cari Aman, Kenapa Menhut Raja Juli Baru Lapor Amplop Usai OTT KPK?

Aksi Bersih-bersih atau Cari Aman, Kenapa Menhut Raja Juli Baru Lapor Amplop Usai OTT KPK?

News | Selasa, 07 Juli 2026 | 20:59 WIB

×