Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta periode 2014–2017, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk menemui Gubernur Pramono Anung, Rabu (20/8/2025) sore.
Dalam pertemuan itu, Ahok mengungkapkan salah satu topik utama yang dibahas adalah mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
"Kita ngomong banyak hal lah. Termasuk soal PBB," kata Ahok kepada wartawan usai pertemuan dengan Pramono, Rabu (20/8/2025).
Ahok menyinggung polemik yang kerap muncul terkait PBB sejak masa kepemimpinannya. Ia menegaskan, prinsip utama PBB tidak boleh melebihi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
"PBB kan orang suka bilang zaman Ahok juga datang PBB. Jadi prinsip PBB kan tidak boleh melebihi NJOP. Jadi harga pasar NJOP kan gitu," jelasnya.
Ia mengingatkan, kebijakan menaikkan PBB pada masa pemerintahannya dilakukan karena adanya ketimpangan antara harga jual tanah dengan NJOP.
"Jadi dulu kita naikkan karena harga jual sama NJOP itu terlalu jomplang jauh. Lalu kita sesuaikan. Kalau sekarang kan banyak sekali tanah-tanah dijual, harga NJOP ini kadang nggak laku," ujarnya.
Karena itu, Ahok menilai evaluasi perlu dilakukan agar beban masyarakat tetap proporsional. Ia bahkan menyinggung kemungkinan adanya penurunan PBB di beberapa wilayah tertentu.
"Makanya tahun depan mungkin harus dievaluasi. Mungkin ada beberapa bagian tanah yang harus diturunkan PBB-nya. Ya kan? Terus kita juga mesti lihat," kata dia.
Baca Juga: Rocky Gerung Selalu Gencar Kritik Jokowi: 10 Tahun Saya Nganggur, Semua Dihalangi
Ahok memberi contoh kondisi di sejumlah kampung di Jakarta yang memiliki harga jual tinggi, namun NJOP-nya masih rendah. Menurutnya, skema penyesuaian tetap bisa dilakukan tanpa membebani masyarakat kecil.
"Misalnya contoh di beberapa daerah kampung memang harga jualnya tinggi, NJOP-nya masih kecil. Itu bisa disesuaikan nggak? Bisa, tapi ya kasih gratis gitu. Ya kita jual kan dari Rp1 sampai 2 miliar gratis. Nah itu harus dilakukan," tegasnya.
Ahok mengatakan pembahasan soal PBB ini juga sudah ia sampaikan langsung kepada Pramono. Ia bahkan mendorong agar hal tersebut bisa diteruskan ke Presiden.
"Nah itu kita diskusi soal PBB lah. Nah itu disampaikan juga kepada Pak Gubernur. Mungkin Pak Gubernur bisa disampaikan kepada Pak Presiden juga. Kan dekat kan?" ucapnya.
Lebih lanjut, Ahok juga menyebut banyak daerah mengalami kesulitan keuangan sehingga seringkali memilih jalan pintas dengan menaikkan PBB.
"Bahwa di daerah-daerah ini, baik ke daerah ini sekarang susah. Pegawai negeri mau gaji, pembangunan mau jalan. Kan dana-dana banyak dipotong kan? Makanya banyak daerah, cari duitnya gimana? Paling gampang nggak mau mikir naikin PBB gitu loh," kata Ahok.
Ia menegaskan kembali prinsip dasar dalam pengenaan PBB yang menurutnya tidak boleh dilepaskan dari kondisi pasar dan aspek sosial masyarakat.
"Prinsip PBB itu, NJOP tidak boleh melebihi harga pasar, itu dasarnya. Dan prinsip yang kedua, kita ini mengadministrasikan keadaan sosial," tegasnya.
Selain PBB, Ahok juga mengaku membicarakan isu lain bersama Pramono, termasuk sistem parkir dan rencana penerapan voucher digital di Jakarta.
"Jadi Pak Pram, kita mungkin 2-3 bulan kita diskusilah. Terus soal parkir, terus soal sistem voucher. Sekarang lagi tren nih global nih," kata Ahok.
Ia menambahkan, sistem tersebut nantinya dapat dikembangkan oleh Bank Jakarta dengan integrasi berbagai layanan, termasuk transportasi.
"Nanti orang mau sistem naik bus, voucher ada digital. Bayar PB1 ada voucher. Nanti ada mungkin hadiah gitu. Nah itu mesti dirumuskan untuk dilakukan oleh Bank Jakarta. Karena kita pengen juga ada Jakartawan gitu kan. Nah itu mau kita, Pak Pram pengen supaya ditingkatkan," pungkasnya.
