"Masyarakat khawatir akan calon (pemimpin) ditinggalkan setelah terpilih. Jadi, mereka menerima amplop (serangan fajar) di hari H karena merasa itu keuntungan satu-satunya," jelasnya.
Politisi dan pengusaha pun terjebak dalam kekhawatiran serupa, menciptakan simbiosis mutualisme yang merusak demokrasi.
Solusi dari kebuntuan ini, menurut Dekan FISIP Undip Dr. Teguh Yuwono, terletak pada penegakan hukum yang tanpa kompromi.
Ia menilai lemahnya peran KPU dan Bawaslu disebabkan oleh hukum yang tidak berjalan semestinya.
"Ketika kondisi masyarakat seperti ini, solusinya itu memang hukum. Jadi tadi beliau (Prof Ward, red.) mengatakan KPU, Bawaslu kurang tegas. Itu ya karena hukumnya enggak tegas. Ketika hukumnya tumpul ke atas, tajam ke bawah, maka sistem apapun tidak akan berjalan," pungkasnya.
TERPOPULER
