Proyek Siluman Gas PGN Dibongkar, KPK Periksa Bos Besar PT IAE Soal Deal Uang Muka Rp 240 Miliar

Erick Tanjung | Dea Hardiningsih Irianto | Suara.com

Kamis, 21 Agustus 2025 | 11:33 WIB
Proyek Siluman Gas PGN Dibongkar, KPK Periksa Bos Besar PT IAE Soal Deal Uang Muka Rp 240 Miliar
Jubir KPK Budi Prasetyo. [Antara/Rio Feisal]

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Komisaris Utama PT Inti Alasindo Energy (IAE), Aryo Sadewo, untuk membongkar deal janggal di balik pembayaran uang muka sebesar USD 15 juta (sekitar Rp 240 miliar).

Pemeriksaan ini menjadi langkah krusial untuk mengungkap bagaimana proyek yang tidak ada dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PGN bisa disetujui dan langsung digelontorkan dana fantastis.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa Aryo Sadewo diperiksa secara intensif pada Selasa (19/8/2025). Fokus utama penyidik adalah untuk menelanjangi proses di balik kesepakatan aneh yang menggunakan metode pembayaran di muka atau advance payment.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi kaitannya dengan pengetahuan saksi AS dalam proses deal-nya kerja sama antara PT PGN dan PT IAE dengan metode pembayaran advance payment sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat," ujar Budi Prasetyo, Kamis (21/8/2025).

Keterangan dari Aryo, sebagai orang nomor satu di PT IAE, dianggap sangat penting untuk memetakan siapa saja yang bermain dan mendapat keuntungan dari transaksi haram ini.

Proyek 'Siluman' yang Dipaksakan

Kecurigaan KPK sangat beralasan. Proyek jual beli gas dengan PT IAE ini terbukti merupakan proyek 'siluman' yang tidak pernah direncanakan secara resmi oleh PGN.

Berikut adalah jejak kejanggalannya:

  • 19 Desember 2016: RKAP PT PGN untuk tahun 2017 disahkan. Dalam dokumen resmi tersebut, tidak ada satu pun rencana untuk membeli gas dari PT IAE.
  • 2 November 2017: Entah dari mana asalnya, tiba-tiba terjadi penandatanganan dokumen kerja sama antara PGN dan PT IAE.
  • 9 November 2017: Hanya dalam waktu seminggu setelah teken kontrak, PGN dengan sangat cepat langsung membayar uang muka sebesar USD 15 juta.

Kecepatan pencairan dana yang tak wajar untuk sebuah proyek yang tidak terencana inilah yang menjadi pintu masuk bagi KPK untuk membongkar adanya dugaan persekongkolan jahat.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka utama, yakni Danny Praditya selaku Direktur Komersial PT PGN periode 2016–2019 dan Iswan Ibrahim, Komisaris PT IAE periode 2006–2023.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah mengeluarkan hasil audit investigatif yang memastikan bahwa kerugian negara dalam skandal ini mencapai USD 15 juta, angka yang sama persis dengan uang muka 'siluman' yang digelontorkan PGN. (Antara)

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Geram dengan Hasil Tes DNA, Lisa Mariana Ancam Bakal Bongkar Rahasia Ridwan Kamil ke KPK

Geram dengan Hasil Tes DNA, Lisa Mariana Ancam Bakal Bongkar Rahasia Ridwan Kamil ke KPK

Entertainment | Kamis, 21 Agustus 2025 | 11:27 WIB

Lisa Mariana Diperiksa KPK Besok, Bakal Dikorek soal Aliran Duit Korupsi Bank BJB Ratusan Miliar

Lisa Mariana Diperiksa KPK Besok, Bakal Dikorek soal Aliran Duit Korupsi Bank BJB Ratusan Miliar

News | Kamis, 21 Agustus 2025 | 10:40 WIB

Rudianto Lallo Singgung KPK Menindak Korupsi Jadi Drama : Kita Nggak Mau OTT Jadi Alat Pukul Politik

Rudianto Lallo Singgung KPK Menindak Korupsi Jadi Drama : Kita Nggak Mau OTT Jadi Alat Pukul Politik

News | Kamis, 21 Agustus 2025 | 08:22 WIB

Terkini

BNI Pastikan Proses Pengembalian Dana Aek Nabara Sesuai Perkembangan Penyidikan

BNI Pastikan Proses Pengembalian Dana Aek Nabara Sesuai Perkembangan Penyidikan

News | Minggu, 19 April 2026 | 11:07 WIB

Bantah Ramal Indonesia Bakal Chaos, JK: Itu Said Didu, Bukan Saya

Bantah Ramal Indonesia Bakal Chaos, JK: Itu Said Didu, Bukan Saya

News | Minggu, 19 April 2026 | 10:35 WIB

Catat! Ini 7 Rumah Sakit di Jawa Tengah yang Layani Visum Gratis bagi Korban Kekerasan

Catat! Ini 7 Rumah Sakit di Jawa Tengah yang Layani Visum Gratis bagi Korban Kekerasan

News | Minggu, 19 April 2026 | 10:31 WIB

Selat Hormuz Ditutup Lagi, Trump Sentil Iran, Mojtaba Khamenei Balas Menohok

Selat Hormuz Ditutup Lagi, Trump Sentil Iran, Mojtaba Khamenei Balas Menohok

News | Minggu, 19 April 2026 | 10:27 WIB

Megawati Ungkap Bahaya Pangkalan Militer Asing, Serukan Dasa Sila Bandung

Megawati Ungkap Bahaya Pangkalan Militer Asing, Serukan Dasa Sila Bandung

News | Minggu, 19 April 2026 | 10:19 WIB

PBB Dinilai Tak Relevan, Megawati Desak Reformasi Total: Hapus Veto, Pakai Pancasila

PBB Dinilai Tak Relevan, Megawati Desak Reformasi Total: Hapus Veto, Pakai Pancasila

News | Minggu, 19 April 2026 | 10:07 WIB

Sebut Tuntutan Kasus LNG Tidak Utuh, Nandang Sutisna: Kerugian Parsial Jangan Dipaksakan Jadi Pidana

Sebut Tuntutan Kasus LNG Tidak Utuh, Nandang Sutisna: Kerugian Parsial Jangan Dipaksakan Jadi Pidana

News | Minggu, 19 April 2026 | 08:04 WIB

Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit

Sejumlah Harga BBM Naik Hari Ini, JK: Tidak Bisa Tahan Lagi Negara Ini, Keuangannya Defisit

News | Sabtu, 18 April 2026 | 22:00 WIB

Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU

Aktivis Kecam Klaim DPR, Sebut Visum Gratis Bagi Korban Kekerasan Seksual Adalah Mandat UU

News | Sabtu, 18 April 2026 | 21:54 WIB

TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!

TB Hasanuddin Sentil Menhan dan Menlu Jarang Rapat di Komisi I: Kami Merasa Tertutup untuk Diskusi!

News | Sabtu, 18 April 2026 | 21:06 WIB