Suara.com - Klaim Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bahwa kemacetan ibu kota membaik kini mendapat sentilan pedas dari parlemen Kebon Sirih. Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI, Bun Joi Phiau, mengaku heran mengapa masalah macet dan banjir tak kunjung tuntas, seraya menyindir Pemprov agar tidak cepat puas dengan data di atas kertas.
Menurutnya, realitas penderitaan warga di jalanan setiap hari sangat kontras dengan peringkat yang dibangga-banggakan oleh gubernur.
Bun Joi Phiau secara blak-blakan menyoroti klaim Pramono Anung soal membaiknya peringkat kemacetan Jakarta dalam Tomtom Traffic Index. Menurutnya, data tersebut tidak mencerminkan kondisi sesungguhnya.
“Jakarta sekarang berada di peringkat ke-5, atau mengalahkan Surabaya, Palembang, Medan, dan Bandung di peringkat pertama kota paling macet di Indonesia. Namun, kenyataannya kemacetan tetap terjadi dan kondisinya sangat parah di beberapa ruas seperti Jalan TB Simatupang dan Sudirman,” kata Bun kepada wartawan, Jumat (22/8/2025).
Ia pun melayangkan imbauan keras agar Pemprov tidak terlena.
"Saya mengimbau Pemprov DKI untuk tidak merasa nyaman dan cepat senang dengan pencapaian di indeks yang dikutip oleh Mas Pram itu," tambahnya.
Politisi PSI ini mengaku heran dengan ketidakmampuan Pemprov DKI dalam mengatasi masalah yang sebenarnya sudah jelas di depan mata. Menurutnya, penyebab macet sudah diketahui sejak lama, tapi tidak ada solusi yang efektif.
“Sebenarnya, kita sudah tahu apa yang menjadi penyebabnya. Antara lain, volume kendaraan tinggi, faktor hujan, sampai dengan proyek-proyek yang mengganggu," ucap Bun Joi.
"Akan tetapi, Pemprov DKI sepertinya tidak bisa menangani faktor-faktor tersebut, meskipun sudah tahu apa akar permasalahannya,” kritiknya.
Baca Juga: PSI Tolak Usulan Perubahan Badan Hukum PAM Jaya: Tak Diusulkan Komisi dan Fraksi
Bun juga mengingatkan bahwa dampak kemacetan ini jauh lebih besar dari sekadar membuat warga stres di jalan. Menurutnya, ini adalah ancaman serius bagi produktivitas dan perekonomian ibu kota.
“Macet ini dampaknya sangat besar. Salah satunya, warga Jakarta dan daerah-daerah lainnya jadi telat masuk kantor. Jika ini berlanjut, maka bukan tidak mungkin bisa menghambat ekonomi juga nantinya," ujarnya.
"Oleh karena itu, Pemprov DKI harus serius mengatasi masalah kemacetan ini,” pungkasnya.
