Infografis
Bisnis inilah yang mengantarkannya pada pundi-pundi kekayaan hingga membuatnya dijuluki 'Crazy Rich Tanjung Priok'. Julukan ini semakin melekat dengan hobinya mengoleksi mobil-mobil mewah dan perannya sebagai ketua komunitas Ferrari Indonesia.[5] Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2020, kekayaannya tercatat lebih dari Rp227 miliar.
Terjun ke Politik dan Melenggang ke Senayan
Berbekal kesuksesan di dunia usaha, Sahroni memutuskan untuk terjun ke panggung politik dengan bergabung bersama Partai NasDem.
Kariernya di partai besutan Surya Paloh itu terbilang moncer. Ia pernah menjabat sebagai Bendahara DPW NasDem DKI Jakarta (2013-2014) sebelum akhirnya didapuk menjadi Bendahara Umum DPP Partai NasDem sejak 2019 hingga sekarang.
Pada Pemilu 2014, ia berhasil melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta III yang meliputi Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu.
Puncaknya, pada periode kedua masa jabatannya (2019-2024), Sahroni dipercaya menduduki posisi strategis sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.
Sederet Kontroversi Crazy Rich Sahroni
Di balik kisah suksesnya yang inspiratif, perjalanan Sahroni sebagai pejabat negara kerap diwarnai berbagai pernyataan dan sikap kontroversial yang memicu perdebatan publik.
1. Membela Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR
Baca Juga: Kuliti Modus Noel dkk Cekik Buruh, Eks Penyidik KPK Geleng-geleng: Matematika Korupsinya Dahsyat!
Belum lama ini, saat publik ramai mengkritik kenaikan pendapatan anggota DPR yang dinilai fantastis, Sahroni tampil sebagai salah satu pembela utama. Ia berargumen bahwa uang yang diterima para legislator pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program kerja dan bantuan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
"Kita anggota DPR ini sangat menyadari bahwa kita merupakan pejabat publik yang digaji oleh masyarakat, dan pada akhirnya uang tersebut akan kembali ke masyarakat," kata Sahroni dalam keterangannya, Rabu (20/8/2025).
Ia mengklaim banyak anggota dewan yang tidak mempublikasikan kegiatan sosial mereka, namun masyarakat di dapil tetap merasakan manfaatnya.
2. Protes Keras Metode OTT KPK
Sikap kontroversial lainnya ditunjukkan Sahroni saat Rapat Kerja Komisi III DPR dengan pimpinan KPK. Ia melancarkan protes keras terhadap metode OTT yang menyasar kader NasDem, Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, yang ditangkap usai mengikuti Rakernas partainya.
Sahroni mempersoalkan definisi OTT jika penangkapan dilakukan di waktu dan tempat yang berbeda dari saat transaksi terjadi.
