Bukan Sekadar Rp3 Miliar untuk Wamenaker: Membongkar Kerajaan Pungli K3 yang Menyasar Buruh

Dampak dari korupsi ini jauh melampaui kerugian finansial. Ketika sertifikasi K3 dijadikan ajang bisnis, esensi utamanya—yaitu perlindungan nyawa manusia terabaikan.

Bagi perusahaan, terutama skala kecil dan menengah, dilemanya sangat berat. Membayar pungli akan menggerogoti anggaran operasional, namun tidak membayar berarti menunda proyek dan menghadapi risiko hukum.

Lebih parah lagi, kondisi ini membuka celah bagi pekerja untuk beroperasi di lingkungan berisiko tinggi tanpa pelatihan dan sertifikasi yang memadai.

Pada akhirnya, yang dipertaruhkan adalah nyawa. Setiap rupiah yang masuk ke kantong koruptor adalah rupiah yang seharusnya digunakan untuk memastikan seorang ayah atau ibu bisa pulang dengan selamat ke rumah setelah bekerja.

Lingkaran Setan Birokrasi: Kenapa Pungli K3 Bisa Terjadi?

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (ketiga kanan) bersama tersangka lainnya berjalan menuju ruang konferensi pers usai terjaring OTT KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). [ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc]

Kasus ini adalah cermin dari penyakit kronis birokrasi di Indonesia lemahnya pengawasan dan celah kewenangan yang disalahgunakan.

Praktik yang sudah berjalan bertahun-tahun ini menunjukkan adanya "kerajaan kecil" di dalam kementerian yang kebal hukum.

Beberapa faktor yang memungkinkan sistem korup ini berjalan:

Kurangnya Transparansi: Proses pengajuan yang tidak transparan memungkinkan oknum "bermain" di belakang layar.
Sentralisasi Kewenangan: Penumpukan wewenang pada segelintir pejabat menciptakan titik-titik rawan pemerasan.

Pengawasan Internal yang Gagal: Mekanisme pengawasan internal di Kemnaker jelas gagal mendeteksi atau menghentikan praktik ilegal yang sudah berlangsung lama ini.