Ia bahkan membandingkan kebijakan ini dengan era gubernur sebelumnya yang juga dinilai tidak berpihak pada pejalan kaki dan pesepeda.
"Sepertinya, tabiat Plt Gubernur give away Heru Budi Hartono telah menular pada Gubernur Pramono Anung yang getol menghabisi lajur sepeda dan fasilitas pejalan kaki. Padahal pada 2017 yang lalu, masih terhutang 1.600 kilometer trotoar yang harus dibangun," kata Alfred.
Sebelumnya, Gubernur Jakarta Pramono Anung membenarkan bahwa ia telah menyetujui usulan pemangkasan trotoar di kawasan TB Simatupang agar ruas jalan bisa dilebarkan untuk kendaraan.
Menurutnya, langkah ini terpaksa diambil sebagai respons terhadap kondisi kemacetan yang semakin parah di area tersebut.
"Saya menyetujui itu," kata Pramono, Sabtu (23/8/2025).
Pramono mengakui bahwa trotoar merupakan hak pejalan kaki.
Namun, ia beralasan bahwa kondisi di sepanjang koridor Jalan TB Simatupang saat ini membuat fungsi trotoar tidak maksimal dan tidak nyaman bagi pejalan kaki.
Salah satunya karena masifnya proyek-proyek infrastruktur nasional yang sedang berlangsung.
"Kan sekarang ini sebenarnya di TB Simatupang pejalan kakinya pasti juga tidak nikmat. Karena semua hampir jalan 50 meter ada proyek nasional dan itu harus dibenahi," ujar Pramono.
Baca Juga: TB Simatupang Macet Parah, Pemprov DKI Pertimbangkan Bikin Flyover atau Underpass Baru