Ray Rangkuti Sindir Pansus 'Fufufafa', Isu Gibran Bisa Jadi Drama Politik Tak Berujung

Suara.com - Pesta demokrasi usai, namun peta politik nasional kembali bergolak.

Bukan lagi soal rivalitas Pilpres, melainkan wacana pemakzulan terhadap Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang mulai menyeruak ke permukaan.

Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, isu ini tak bisa dipandang sekadar polemik hukum.

Lebih dari itu, ia menyebut pemakzulan bisa menjadi “kartu politik” untuk menekan pengaruh dinasti Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam lingkar kekuasaan baru.

"Isu pemakzulan Gibran bisa menjadi 'kartu' yang dimainkan untuk menekan kekuatan politik keluarga Jokowi," ujar Ray dalam podcast Forum Keadilan TV, dikutip dari YouTube, Senin, 25 Agustus 2025.

Menurut Ray, posisi Gibran ibarat titik rawan yang bisa dimanfaatkan sebagai alat tawar dalam percaturan elite.

Namun menariknya, justru Partai Gerindra—partai utama pengusung Prabowo—tampak memilih bersikap pasif.

Diamnya Gerindra membuat publik berspekulasi adanya strategi politik tersembunyi.

Ray menduga sikap ambigu ini bukan tanpa alasan.

Ada kemungkinan isu pemakzulan sengaja dibiarkan bergulir agar bisa menjadi bargaining tool di internal koalisi, khususnya untuk menyeimbangkan besarnya pengaruh keluarga Jokowi.

Bahkan, Ray mengingatkan bahwa drama politik ini berpotensi sengaja diperpanjang, serupa dengan polemik Bank Century yang tak kunjung selesai.

"Isu ini bisa saja dibuat berlarut-larut seperti kasus Bank Century, misalnya dengan membentuk Pansus 'Fufufafa'," katanya dengan nada satir.

Sementara Gerindra memilih diam, Partai Golkar justru tampil jelas menolak wacana pemakzulan.

Kontrasnya sikap antarpartai pendukung Prabowo-Gibran ini memperlihatkan adanya perbedaan kepentingan di tubuh koalisi.

Dinamika tersebut menegaskan bahwa pemerintahan baru belum sepenuhnya solid.

Isu pemakzulan Gibran kini menjelma menjadi bidak catur yang diperebutkan elite untuk mengamankan posisi dan dominasi di era kekuasaan berikutnya.