Dosen ASN Sebut Banyak Mahasiswa Demo UKT Mahal Efek Ulah Pemerintah Lepas Tangan dari Pendidikan

Suara.com - Gelombang demonstrasi mahasiswa di berbagai kampus terkait kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dinilai sebagai imbas dari kebijakan pemerintah yang dianggap lepas tangan dalam urusan pendidikan tinggi.

Koordinator Aliansi Dosen ASN Kementerian Diktisaintek (Adaksi), Imam Akhmad, menyebutkan bahwa kenaikan UKT tidak bisa dilepaskan dari praktik kapitalisasi pendidikan yang justru dilegitimasi oleh pemerintah akibat tidak merata pemberian tunjangan kerja kelada dosen ASN.

"Sekarang di kampus ramai demo UKT tinggi, inilah salah satu efeknya," kata Imam ditemui usai lakukan mediasi dengan Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Imam menjelaskan, kampus berstatus Badan Layanan Umum (BLU) maupun Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), kewajiban membayar tunjangan kinerja dosen yang disebut remunerasi menjadi beban institusi.

Untuk menutup pembiayaan itu, kampus akhirnya mencari pemasukan tambahan, salah satunya dengan menaikkan UKT mahasiswa.

"Mereka harus mempunyai penghasilan agar mampu membayarkan remunerasi, bahkan remunerasinya setara tukin. Kampus mana yang bisa berbisnis besar? Tentu tidak banyak," kata dia.

"Artinya, mereka akan membuat UKT menjadi tinggi untuk salah satunya membayar tunjangan kinerja atau di kampus tersebut namanya remunerasi," Imam menambahkan.

Menurut Imam, kondisi ini menunjukkan negara justru mendorong terjadinya kapitalisasi pendidikan.

Alih-alih memastikan pendidikan tinggi terjangkau, pemerintah malah membiarkan kampus mencari jalan sendiri, yang pada akhirnya membebani mahasiswa dan keluarganya

"Kapitalisasi akan terjadi terus karena negara itu akhirnya seolah-olah ingin lepas tangan, ingin lepas tangan di dalam pengelolaan pendidikan. Makanya ketika mahasiswa sekarang banyak yang demo, UKT naik, UKT mahal," kritiknya.