Infografis
Suara.com - Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman akhirnya buka suara saat dimintai pendapat soal kasus dugaan ijazah palsu milik Presiden ke 7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
Saat berbincang-bincang dengan Pakar Komunikasi, Hendri Satrio, Habiburokhman mengatakan bahwa bicara soal pemimpin seharusnya tidak hanya melihat kelemahannya saja, melainkan juga prestasinya.
“Kalau kita bicara soal pemimpin, kita lihat prestasinya apa. Selama memimpin 10 tahun kita lihat prestasinya apa saja, kemudian catatannya kekurangannya apa saja dalam konteks kebijakan dia,” ujar Habiburokhman, dikutip dari youtube Hendri Satrio, Rabu (27/8/25).
Menurut Habiburokhman sudah tidak seharusnya lagi mempermasalahkan soal ijazah, terlebih momennya bukan saat kontestasi pilihan Gubernur maupun Presiden.
Sehingga menurut Habiburokhman apabila dipermasalahkan maka tidak akan berpengaruh apa-apa.
“Jadi ini sudah out of bit bicara hal seperti ini. Kalau kontestasi persaingan dulu ya kan, menjadi waktu mau jadi Gubernur ya kan, mau jadi presiden dipersoalkan boleh.” Ucapnya.
“Tapi kan ini sudah lewat. Bahasa anak sekarang enggak akan ngaruh apapun ke kehidupan ente gitu loh,” tambahnya.
Menjawab pertanyaan dari Hendri Satrio soal ijazah, Habiburokhman kemudian mengatakan bahwa apakah produktif sebagai bangsa besar justru mempersoalkan masalah ijazah.
“Jadi apakah produktif kita sebagai bangsa besar mempersoalkan hal tersebut?,” sebutnya.
Baca Juga: Mahfud MD 'Sentil' Peragu Ijazah Jokowi: Buktikan di Pengadilan, Jangan Bikin Gaduh!
Anggota DPR Fraksi Gerindra itu mengatakan bahwa dirinya sempat diajari oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menghargai para pemimpin maupun mantan – mantan pemimpin dengan menerima baik dan buruknya.
“Saya diajari Pak Prabowo, Hargailah pemimpin anda, mantan – mantan pemimpin anda, seberapapun baik dan buruknya,” terangnya.
“Jangankan hal kecil soal ijazah, misalnya Pak Harto dengan berbagai kontroversinya, Bung Karno, ajaran Pak Prabowo itu hargailah, selalu nilai yang positif dari pemimpin – pemimpin kita,” tambahnya.
Habiburokhman menyebut bahwa kini yang dibutuhkan adalah persatuan bangsa dan tidak meributkan hal-hal yang tidak produktif, sehingga fokus untuk mendukung program populer pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis hingga Sekolah Rakyat.
“Yang kita perlukan itu persatuan. Kalau kita cari macam hal kecil begitu kita ribut terus. Ribut enggak produktif,” sebutnya.
Menurut Habiburokhman, Ketika pemerintah tengah berupaya untuk mensukseskan program-program populer justru dihantui dengan narasi soal perkelahian ijazah Jokowi yang tak kunjung usai.
“Ketika kita berupaya mensukseskan ini, tapi narasi yang muncul tiap hari orang berkelahi soal ijazah aja,” sebutnya.
“Sekarang lebih baik kita satukan energi sukseskan MBG, Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, program-program yang populer,” imbuhnya.
Pernyataan Rektor UGM soal Ijazah Jokowi
Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Ova Emilia baru-baru ini menyebut bahwa Jokowi merupakan lulusan UGM.
Pihaknya mengungkapkan hal tersebut dalam kanal youtube Universitas Gadjah Mada yang diunggah pada Jumat (22/8/25).
Ova meyakinkan masyarakat bahwa Jokowi sudah menerima ijazahnya saat lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada Tahun 1985.
Hanya saja, terkait gambar ijazah Jokowi yang beredar luas di media sosial, Ova tidak mau ambil pusing.
Pasalnya, ijazah tersebut sudah di tangan Jokowi sehingga sudah menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
Dalam hal ini adalah menjadi tanggung jawab Jokowi
“Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu, Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, a piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan,” ujar Ova.
Menanggapi masih adanya keraguan dari sejumlah pihak mengenai keaslian ijazah Jokowi, Ova menjelaskan bahwa tugas UGM sebagai institusi Pendidikan adalah mendidik dan menyimpan dokumen yang lengkap terkait proses Pendidikan.
Kontributor : Kanita
