"Itu pun masih sering dikeluhkan warga terkait kualitas air bersihnya," kata dia.
Akibat kenaikan ini, warga apartemen sudah menjadi korban dengan dibebani kenaikan tarif hingga 71,3 persen karena dimasukkan ke dalam kelompok pelanggan industri dan komersial.
“Masalah ini juga belum diselesaikan oleh PAM Jaya dan warga yang melalukan protes ke Balai Kota tidak ditanggapi oleh Pemprov DKI Jakarta,” ujar Francine mengingatkan.
Ironisnya, niat untuk menjadikan PAM Jaya sebagai mesin profit tertuang jelas dalam Naskah Akademik Perubahan Bentuk Hukum PAM Jaya itu sendiri.
“Naskah akademik tersebut bahkan menyebutkan bahwa pendekatan ini dapat membantu PAM Jaya menjadi lebih profit oriented,” ungkapnya, mengutip halaman 145 naskah tersebut.
Ini menjadi sinyal bahaya bahwa warga yang tinggal di apartemen akan terus dijadikan objek untuk mencari keuntungan. Padahal, kata Francine, PAM Jaya selalu untung.
Padahal, kata dia, sejak tahun 2017 PAM Jaya selalu untung dan bagi dividen Rp 62 miliar di tahun 2024 meskipun tingkat kebocoran air atau Non-Revenue Water (NRW)-nya tiap tahun rata-rata di kisaran 45%.
Untuk itu, PSI mendesak Pemprov DKI untuk membatalkan rencana ini dan fokus memperbaiki kinerja PAM Jaya sebagai Perumda.
“Kami meminta Pemprov DKI mencabut rencana perubahan tersebut dan lebih fokus pada penguatan kinerja PAM Jaya dalam bentuknya yang sekarang sebagai Perumda,” pungkas Francine.
Baca Juga: Normalisasi Sungai Jadi Prioritas, Pemprov DKI Targetkan 14 Penlok Rampung 2028
