PSI Tolak Keras Privatisasi BUMD PAM Jaya Lewat IPO: Warga Terancam Tarif Meroket

Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) secara terbuka menolak keras rencana besar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang dinilai akan mengorbankan kepentingan warga demi keuntungan. Rencana tersebut adalah mengubah status hukum Perumda PAM Jaya menjadi Perseroda demi melantai di bursa saham melalui Initial Public Offering (IPO).

Langkah ini dikecam keras sebagai bentuk privatisasi terselubung terhadap BUMD yang mengurusi hajat hidup orang banyak, sebuah tindakan yang secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Francine Widjojo, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, mengatakan, rencana yang diajukan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, ini adalah sebuah kesalahan fatal.

"Privatisasi dilarang untuk BUMD yang diberikan tugas khusus untuk mengurusi kepentingan umum, seperti penyediaan air minum,” tegas Francine, Kamis (28/8/2025).

Dari Pelayanan Publik Menjadi Mesin Profit

PSI menilai, niat utama Pemprov DKI mendorong PAM Jaya melakukan IPO akan secara fundamental menggeser mandat utama perusahaan dari pelayanan publik menjadi entitas yang berorientasi pada pencarian keuntungan semata. Hal ini dinilai sangat berbahaya bagi warga Jakarta.

“Karena itu ada larangan bagi badan usaha yang mengurusi hajat hidup orang banyak untuk melakukan privatisasi yang tentunya akan membuat badan usaha tersebut menjadi profit oriented,” ujar Francine.

Ia membeberkan dasar hukum yang kuat, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Dalam aturan tersebut, pendirian Perumda seperti PAM Jaya jelas diprioritaskan untuk kemanfaatan umum.

“Berdasarkan Pasal 8 dan Penjelasan Pasal 8 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017, pendirian Perumda diprioritaskan dalam rangka penyelenggaraan kemanfaatan umum. Bahkan, dalam penjelasan pasal tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyediaan kemanfaatan umum adalah usaha penyediaan pelayanan air minum,” beber Francine.

Lebih tajam lagi, Francine mengutip Pasal 118 huruf b dalam PP yang sama, yang menjadi benteng pertahanan terakhir bagi BUMD vital.

“PAM Jaya merupakan BUMD yang didirikan untuk melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum, yaitu menyediakan air minum untuk kebutuhan warga Jakarta, sehingga tidak boleh diprivatisasi,” tegasnya.

Warga Apartemen Sudah Jadi Korban, Tarif Bakal Makin Gila?

Kekhawatiran PSI bukan tanpa dasar. Francine menyoroti kebijakan tarif yang sudah berjalan saat ini pun masih carut-marut dan merugikan warga. Kenaikan tarif yang diberlakukan awal tahun ini, menurutnya, cacat hukum.

“Kekhawatiran utama kami terletak pada kebijakan tarif air,” ujarnya.

Keputusan Gubernur itu disebutnya mengatur kenaikan tarif air minum, padahal air yang disediakan oleh PAM Jaya adalah air bersih.

"Itu pun masih sering dikeluhkan warga terkait kualitas air bersihnya," kata dia.

Akibat kenaikan ini, warga apartemen sudah menjadi korban dengan dibebani kenaikan tarif hingga 71,3 persen karena dimasukkan ke dalam kelompok pelanggan industri dan komersial.

“Masalah ini juga belum diselesaikan oleh PAM Jaya dan warga yang melalukan protes ke Balai Kota tidak ditanggapi oleh Pemprov DKI Jakarta,” ujar Francine mengingatkan.

Ironisnya, niat untuk menjadikan PAM Jaya sebagai mesin profit tertuang jelas dalam Naskah Akademik Perubahan Bentuk Hukum PAM Jaya itu sendiri.

“Naskah akademik tersebut bahkan menyebutkan bahwa pendekatan ini dapat membantu PAM Jaya menjadi lebih profit oriented,” ungkapnya, mengutip halaman 145 naskah tersebut.

Ini menjadi sinyal bahaya bahwa warga yang tinggal di apartemen akan terus dijadikan objek untuk mencari keuntungan. Padahal, kata Francine, PAM Jaya selalu untung.

Padahal, kata dia, sejak tahun 2017 PAM Jaya selalu untung dan bagi dividen Rp 62 miliar di tahun 2024 meskipun tingkat kebocoran air atau Non-Revenue Water (NRW)-nya tiap tahun rata-rata di kisaran 45%.

Untuk itu, PSI mendesak Pemprov DKI untuk membatalkan rencana ini dan fokus memperbaiki kinerja PAM Jaya sebagai Perumda.

“Kami meminta Pemprov DKI mencabut rencana perubahan tersebut dan lebih fokus pada penguatan kinerja PAM Jaya dalam bentuknya yang sekarang sebagai Perumda,” pungkas Francine.