Meskipun sinyal politik sudah sangat jelas, prosesnya belum final. Saat ini, "bola panas" ada di tangan Presiden Prabowo Subianto yang memegang hak prerogatif penuh untuk menunjuk menteri-menterinya.
Selain itu, pemerintah juga sedang bekerja maraton untuk menyelesaikan Peraturan Presiden (Perpres). Perpres inilah yang akan menjadi landasan hukum formal berdirinya Kementerian Haji dan Umrah.
"Kami pihak pemerintah sedang maraton untuk menyelesaikan secepatnya pembentukan Kementerian Haji," kata Prasetyo.