Tragedi Meninggalnya Affan Kurniawan, Jadi Momen yang Tepat Prabowo Copot Listyo Sigit dari Kapolri?

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu mendengarkan dan menindaklanjuti tuntutan publik untuk mencopot Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kericuhan dalam demo di kawasan DPR pada 25 dan 28 Agustus 2025, yang berpuncak pada tewasnya Affan Kurniawan karena dilindas rantis Brimob, seharusnya menjadi alasan yang lebih dari cukup.

Pengamat politik Yusak Farchan menilai pernyataan Prabowo yang kecewa atas tindakan represif kepolisian bisa menjadi dasar kuat untuk melakukan pergantian.

"Tragedi kematian pengemudi ojol Affan Kurniawan menjadi momentum paling pas bagi Presiden Prabowo untuk mencopot Kapolri. Prabowo sudah menyatakan kecewa atas tindakan gegabah Polri," kata Yusak kepada Suara.com, Jumat (29/8/2025).

Menurut Yusak, Prabowo perlu menunjuk Kapolri baru yang benar-benar dapat menerjemahkan visinya.

"Agar kasus tidak berulang, Prabowo sebaiknya memang mengganti Kapolri dengan orang kepercayaannya. Kapolri harus diisi oleh orang yang bisa menterjemahkan visi Prabowo khususnya dalam mengembalikan negara pada mandat aslinya, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia," kata Yusak.

Lebih jauh, Yusak berpandangan ada kejanggalan dalam demo di DPR pada 25 dan 28 Agustus.

Ia menduga ada indikasi kerusuhan sengaja dimunculkan untuk mendelegitimasi wibawa Prabowo sebagai presiden.

"Patut diduga ada tangan-tangan besar yang ikut bermain dan sengaja menunggangi serta mengarahkan kemarahan publik demi kepentingan mereka," kata Yusak.

"Jika kerusuhan terus berulang maka stabilitas politik akan goncang. Presiden Prabowo bisa kehilangan marwah kepemimpinan karena dianggap tidak bisa menghadirkan rasa aman bagi masyarakat. Ini yang harus diwaspadai Prabowo."

Melihat situasi ini, Yusak menilai Prabowo tidak punya alasan lagi untuk mempertahankan Listyo.

"Tak ada alasan bagi prabowo untuk mempertahankan lagi Kapolri. Dalam kerusuhan demo Agustus, Kapolri seperti membiarkan anak buahnya berlaku represif dan tidak profesional dalam menghadapi demonstran," katanya.

Di sisi lain, DPR melalui Komisi III juga tidak boleh diam. Menurut Yusak, ini adalah momen bagi parlemen untuk memulihkan citra mereka.

"Justru ini menjadi momentum balik DPR untuk meraih kepercayaan publik setelah dihajar dengan skandal kenaikan tunjangan yang ugal-ugalan."

"DPR harus menunjukkan atensinya pada korban brutalitas aparat kepolisian, tidak hanya pada pihak ojol yang meninggal, tapi juga korban-korban sipil yang lain," kata Yusak.