Ketua Komisi XI Bantah Ada Agenda Sydney Marathon di Tengah Rangkaian Unjuk Rasa di Jakarta

Suara.com - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan, tidak ada agenda di luar rapat kerja dalam kunjungan kerja pihaknya ke Australia pada pada 26 Agustus hingga 1 September 2025.

Kunjungan ini menjadi polemik lantaran dilakukan di tengah rangkaian aksi unjuk rasa di Jakarta yang mempersoalkan tunjangan hunian bagi anggota DPR RI.

Terlebih, dalam rencana perjalanan kerja yang beredar di media sosial, terdapat agenda di luar rapat kerja seperti menikmati Sydney Marathon. Namun, Misbakhun membantah hal tersebut.

“Tidak ada agenda ke Sydney Marathon atau agenda lain selain rapat dengan pihak yang saya sebutkan di atas dan itinerary itu dibuat bukan oleh pihak Sekretariat Komisi XI DPR RI,” kata Misbakhun saat dihubungi Suara.com, Sabtu (30/8/2025).

Dia menduga rencana perjalanan yang beredar tersebut dibuat oleh agen perjalanan yang dipekerjakan Komisi XI DPR RI tanpa persetujuan.

“Komisi XI tidak tahu menahu serta tidak bertanggung jawab dengan isi itinerary tersebut karena sejak awal Komisi XI tidak ada agenda tersebut,” tegas Misbakhun.

Dia menjelaskan bahwa agenda tersebut sudah dijadwalkan sebelum rangkaian aksi demonstrasi.

Agenda tersebut, kata dia, dilakukan untuk kunjungan kerja dan panitia kerja (panja) Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).

“Agendanya sudah lama dijadwalkan jauh sebelum ada peristiwa demo di Jakarta. Karena menurut agenda dan jadwalnya RUU P2SK harus diselesaikan di Panja pada 8 September 2025,” terang Misbakhun.

Politikus Partai Golkar itu menyebut bahwa kunjungan Komisi XI itu dilakukan bersama mitra kerjanya, yaitu Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementrian Keuangan, dan Bank BTN.

Lebih lanjut, dia menuturkan agenda perjalanan ini berisi kunjungan ke Canberra (27/8) delegasi Komisi XI bertemu dengan Dubes RI di Canberra di KBRI bertemu dengan para Mahasiswa Indonesia yang menerima Beasiswa LPDP.

“Karena LPDP sebagai lembaga pengelolaan dana abadi pendidikan adalah bagian dari Kementrian Keuangan dimana BPPK Kemenkeu ikut hadir," katanya.

"Komisi XI ingin mengetahui secara langsung apakah proses penyaluran beasiswa LPDP di Australia berjalan sesuai dengan apa yang diprogramkan dan isu yang apa saja ada dalam penyaluran LPDP di Australia,” tutur Misbakhun.

Kemudian, dia menyebut pihaknya bertemu dengan Australian National Audit Office (ANAO) di kantor ANAO di Canberra untuk memastikan bahwa kerja sama BPK RI dengan ANAO soal pertukaran informasi, penguatan kapasitas, pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik.

Berikutnya ialah kunjungan ke Australia Payment Network (AusPayNett) di Sydney (28/8) untuk mengetahui bagaimana Australia menerapkan national system payment perbankan mereka sebagai organisasi self regulatory body yang terpisah dari bank sentral Australia.

“Organisasi sistem payment tersebut perlu dipelajari efektivitas dan praktik bisnisnya untuk memperkuat dan memperkaya pemahaman penerapan payment sistem yang ideal untuk Indonesia,” ujar Misbakhun.

“Termasuk penggunaan tekhnologi dan digitalisasi sistem pembayaran penggunaan QRIS atau tap NFT yang banyak dipraktikkan secara berbeda-beda pada skala teknologi pada industri dan pihak regulator,” tambah dia.

Misbakhun mengungkapkan transaksi batu bara di Australia sudah mencapai 2 milyar Dolar Australia sementara pendidikan dan pariwisata mencapai 1,45 milyar Dolar Australia.