Sebut Tidak Level dengan Rakyat Jelata, Ini Profil Deddy Sitorus dan Kontroversinya

Suara.com - Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Hanteru Sitorus (Deddy Sitorus), viral karena pernyataan kontroversialnya terkait rakyat jelata menuai banyak kecaman di media sosial.

Pernyataan tersebut muncul dalam sebuah acara televisi, di mana Deddy menolak menyamakan gaji anggota DPR dengan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah seperti tukang becak dan buruh.

Dia menyebut perbandingan itu sebagai "sesat logika" dan menggunakan istilah "rakyat jelata," sebuah diksi yang dianggap tidak pantas diucapkan oleh seorang wakil rakyat.

Menyadari kegaduhan yang terjadi, Deddy Sitorus segera memberikan klarifikasi melalui akun media sosialnya.

Ia menjelaskan bahwa potongan video yang viral tersebut tidak menampilkan pernyataan utuhnya.

Menurutnya, konteks asli dari perbincangan itu adalah perbandingan gaji yang tidak setara, seperti membandingkan gaji seorang jenderal dengan prajurit.

Ia bersikeras bahwa perbandingan tersebut tidaklah adil dan memicu salah persepsi di kalangan masyarakat.

Profil dan Jejak Langkah Deddy Sitorus

Deddy Sitorus lahir di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, pada 18 Desember 1971. Ia menempuh pendidikan tinggi di Universitas Indonesia (UI) dan kerap menyuarakan isu-isu politik, sosial, dan kebijakan publik.

Karier politiknya dimulai ketika ia bergabung dengan PDI Perjuangan, partai yang kini dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri.

Sebelumnya, Deddy juga memiliki jejak karier di berbagai bidang. Pada tahun 1998-1999, ia aktif di International Council on Social Welfare (ICSW) sebagai perwakilan Indonesia dan turut mendirikan Komunitas Aksi Solidaritas Buruh Indonesia.

Setelah itu, ia sempat menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaan swasta maupun BUMN, termasuk PT Takagama, PT Waskita Beton Precast, hingga PTPN III Holding.

Jalan Deddy menuju Senayan tidaklah mulus. Ia pertama kali mencoba peruntungan di Pemilihan Legislatif (Pileg) pada 2014, namun belum berhasil.

Lima tahun kemudian, pada Pemilu 2019, ia berhasil meraih suara terbanyak di Provinsi Kalimantan Utara dengan 34.709 suara dan terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024.

Selama menjabat, Deddy ditempatkan di Komisi VI yang mengurusi bidang perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, dan BUMN.