"Bukan mengundurkan diri itu ya, tapi melakukan perubahan signifikan sehingga bisa memulihkan harapan masyarakat terhadap fungsi DPR," imbuhnya.
![Pengamat hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto. [Dok Pribadi]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/12/12/46934-pengamat-hukum-universitas-sebelas-maret-uns-agus-riewanto.jpg)
Agus juga mengingatkan para anggota DPR, DPRD, maupun elite politik untuk lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan.
Ia menilai pernyataan-pernyataan yang tidak tepat hanya akan memperlebar jarak antara wakil rakyat dan masyarakat.
"Jadi tindakan pimpinan partai terhadap tiga, empat anggota DPR yang sudah menonaktifkan, menurut saya itu tindakan yang tepat. Hanya saja mungkin tidak berhenti pada individu menurut saya. Tapi juga pada institusi DPR untuk berubah," tandasnya.
Gelombang protes terhadap DPR sendiri masih membekas di tengah publik. Akhir Agustus 2025, Indonesia diguncang demonstrasi besar.
Aksi ini berpusat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, lalu meluas ke Surabaya, Semarang, Makassar, Medan, hingga Mataram.
Demonstrasi dipicu oleh keputusan DPR yang menyetujui tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan, ditambah sikap arogan dan pernyataan kontroversial sejumlah wakil rakyat yang makin menyulut kemarahan masyarakat.