REGIONAL:
Suara.com - Profil Adela Kenasya Adies, putri dari Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir kini ramai disorot media, buntut dari kasus yang menjerat sang ayah. Adies saat ini dinonaktifkan oleh Golkar, partai yang mengusungnya dalam pemilu, per Senin, 1 September 2025. Setelah komentarnya mengenai kenaikan tunjangan dewan memicu polemik.
Sebelum dinonaktifkan, Adies Kadir merupakan anggota DPR RI yang pertama kali mengungkap sejumlah kenaikan tunjangan DPR RI ke publik.
Kasus ini membuka kemungkinan Adies Kadir akan dipecat dari kursi wakil rakyat. Jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka Golkar akan menempuh skema penggantian antarwaktu atau PAW.
Proses ini melibatkan pergantian dengan calon yang menduduki peringkat suara terbanyak berikutnya dalam daftar caleg partai politik yang sama dari daerah pemilihan yang sama.
Anak Adies Kadir, Adela Kenasya mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari Dapil Jawa Timur I. Adies juga melenggang ke Senayan melalui dapil yang sama.
Hanya saja, Adela Kenasya hanya memperoleh 12.792 suara. Sementara Adies Kadir memperoleh 147.185 suara sehingga menjadi calon legislatif dengan suara terbanyak.
Profil Adela Kenasya Adies
Tidak banyak yang bisa dikulik dari profil Adela Kenasya Adies. Namun, sejumlah informasi yang diperoleh Adela Kenasya menempuh pendidikan S-1 Kedokteran hingga menjadi dokter umum di Universitas Airlangga.
Kemudian, Adela juga menempuh pendidikan M.Sc. di bidang Aesthetic Medicine di Queen Marry University London. Saat ini Kenasya berpraktik di klinik kecantikan Heystetik yang berbasis di Jakarta.
Di klinik tersebut, Adela menangani sejumlah kasus terkait dengan estetika kulit. Antara lain kulit kusam, bekas jerawat, komedo, dan keriput.
Seperti diketahui, Adies Kadir menjadi satu dari lima anggota DPR yang dinonaktifkan.
Selain Adies, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Partai Nasdem, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio serta Surya Utama alias Uya Kuya dari PAN juga dinonaktifkan karena ucapan mereka dinilai menciderai perasaan rakyat, terutama soal gaji dan tunjangan anggota dewan padahal kondisi ekonomi tengah melambat.
Partai Golkar menonaktifkan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sejak Senin, 1 September 2025, setelah komentarnya mengenai kenaikan tunjangan dewan memicu polemik.
Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI, Muhammad Sarmuji, menegaskan bahwa status keanggotaan DPR memiliki konsekuensi logis yang jelas, terutama terkait hak-hak keuangan. Ia memastikan anggota DPR yang dinonaktifkan, termasuk Adies Kadir, tidak akan lagi menerima gaji dan tunjangan.
"Anggota DPR yang dinyatakan nonaktif semestinya berkonsekuensi logis, tidak menerima gaji dan termasuk segala bentuk tunjangan. Itulah bedanya antara Anggota DPR yang aktif dengan yang nonaktif. Jika belum ada rujukan berkaitan dengan ini, MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) dapat membuat keputusan yang menjadi pegangan bagi Sekretariat Jenderal (DPR RI)," kata Sarmuji dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu menambahkan, status nonaktif berarti seorang anggota tidak lagi menjalankan fungsi representasi rakyat di DPR. Oleh karena itu, tidak logis bila mereka tetap menerima gaji dan fasilitas yang bersumber dari negara.
"Kalau sudah nonaktif, artinya terhalang atau tidak melakukan fungsi kedewanan. Kalau tidak menjalankan tugas, ya, haknya juga hilang. Hal ini bagian dari mekanisme yang adil dan transparan," jelasnya.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan sikap Fraksi Golkar dalam merespons perdebatan publik mengenai apakah anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partai politik masih menerima gaji dan tunjangan. Sarmuji menegaskan, status nonaktif secara otomatis membuat hak-hak tersebut dihentikan.
Kontributor : Nadia Lutfiana Mawarni
TERPOPULER