Infografis
- Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menemui BEM di gedung parlemen, Rabu hari ini.
- Mahasiswa menyampaikan tuntutan 17+8 dan menyerukan pengembalian TNI ke barak.
- Dasco menegaskan Kamis besok semua tuntutan rakyat dibahas oleh pimpinan fraksi.
Suara.com - Tekanan publik yang masif lewat gerakan digital '17+8 Tuntutan Rakyat' akhirnya mendapat respons dari pimpinan Parlemen.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan kesiapannya untuk membahas serangkaian tuntutan yang menggema di media sosial tersebut, setelah menerima perwakilan mahasiswa dan pemuda di gedung DPR.
Dasco memastikan, aspirasi yang dikristalkan dalam 25 poin tuntutan itu akan menjadi agenda pembahasan serius di tingkat pimpinan fraksi.
Pernyataan ini disampaikannya usai menggelar audiensi dengan perwakilan badan eksekutif mahasiswa (BEM) dan organisasi kepemudaan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (3/9/2025).
Menurut Dasco, beberapa poin yang disampaikan langsung oleh para mahasiswa dalam audiensi selaras dengan daftar tuntutan '17+8' yang telah lebih dulu viral.
Ia secara spesifik menyoroti isu sensitif terkait tunjangan dewan dan tuntutan transparansi yang menjadi salah satu pemicu utama kemarahan publik.
"Ya, jadi memang sebagian yang disampaikan oleh adik-adik BEM ini juga ada yang termasuk di 17+8," kata Dasco.
Politikus Partai Gerindra ini berjanji segera mengambil langkah konkret.
Ia menjadwalkan pertemuan dengan seluruh pimpinan fraksi di DPR untuk mengevaluasi dan mencari titik temu atas tuntutan-tuntutan tersebut.
Baca Juga: Akhirnya DPR Bertemu Mahasiswa, Bahas Kenaikan Tunjangan dan Investigasi Kerusuhan
"Baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR, yaitu termasuk yang di dalam 17+8 kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR," ungkapnya.
Gelombang Tuntutan '17+8' di Dunia Maya
Gerakan '17+8 Tuntutan Rakyat' sendiri bukanlah sekadar tagar biasa. Ini adalah sebuah manifesto digital yang dirangkum secara rapi dan disebarluaskan oleh sejumlah influencer, aktivis, dan diamplifikasi oleh ribuan warganet.
Dengan desain khas tulisan berwarna pink dan hijau di atas latar hitam, tuntutan ini menjadi simbol perlawanan baru dari masyarakat sipil.
Tuntutan tersebut dibagi ke dalam dua kerangka waktu yang tegas: 17 tuntutan yang harus dipenuhi dalam satu minggu dengan tenggat waktu 5 September, dan 8 tuntutan reformasi fundamental yang harus direalisasikan dalam satu tahun ke depan.
Berikut adalah rincian dari poin-poin krusial dalam '17+8 Tuntutan Rakyat':
17 Tuntutan Rakyat (Deadline: 5 September):
Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.
Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.
Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.
Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.
Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.
Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).
Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.
8 Tuntutan Rakyat (Deadline: 31 Agustus 2026
- Bersihkan dan lakukan Reformasi DPR Besar-Besaran.
- Reformasi Partai Politik dan kuatkan pengawasan terhadap eksekutif.
- Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil.
- Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor, serta perkuat independensi KPK.
- Reformasi Kepolisian agar profesional dan humanis.
- TNI Kembali ke Barak, tanpa ada pengecualian.
- Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lainnya.
- Tinjau ulang seluruh kebijakan di sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.
