Dituntut Mahasiswa Kembali ke Barak, Mabes TNI Beri Jawaban Tegas Soal 17+8 Tuntutan Rakyat

Suara.com - Gema tuntutan mahasiswa dan masyarakat sipil yang mendesak Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk "kembali ke barak" akhirnya mendapat respons resmi. Di tengah panasnya isu 17+8 Tuntutan Rakyat yang salah satunya menyorot peran militer di ranah sipil, Mabes TNI menegaskan sikapnya.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen (Marinir) Freddy Adrianzah, menyatakan bahwa institusinya menghargai setiap masukan yang datang dari masyarakat, termasuk tiga poin tuntutan yang dialamatkan langsung kepada TNI.

"TNI sangat mengapresiasi beberapa tuntutan maupun masukan 17+8 yang tiga untuk TNI," kata Freddy dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (5/9/2025), bertepatan dengan tenggat waktu yang diberikan massa aksi.

Tuntutan agar TNI kembali ke barak ini merupakan bagian dari gelombang protes yang membesar sejak akhir Agustus 2025. Dari puluhan tuntutan yang disuarakan, tiga di antaranya secara spesifik meminta reformasi di tubuh TNI:

Segera mengembalikan tentara ke barak dan menghentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.

Menegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

Adanya komitmen publik dari TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Menanggapi desakan tersebut, Freddy menegaskan bahwa TNI adalah institusi yang taat hukum dan menjunjung tinggi supremasi sipil. Menurutnya, TNI akan selalu patuh pada kebijakan negara yang diputuskan dalam koridor demokrasi.

"Apapun yang diputuskan, apapun kebijakan yang diberikan pada TNI, itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh kehormatan," kata Freddy.

Tuntutan 17+8 sendiri tidak hanya menyasar TNI, tetapi juga dialamatkan kepada Presiden Prabowo, DPR, Ketua Umum Partai Politik, Kepolisian, hingga kementerian di sektor ekonomi, menunjukkan adanya desakan reformasi yang komprehensif dari masyarakat.