Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima panggilan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghadap ke Istana Kepresidenan, Selasa (9/9/2025).
Panggilan tersebut diterima Dasco ketika dirinya memimpin rapat audiensi antara pimpinan DPR RI dengan Serikat Pekerja Angkutan Indonesia, Selasa siang.
Momen tersebut terjadi di tengah-tengah keluh kesah para pengemudi ojek online (ojol) yang sedang memperjuangkan nasib mereka.
Dasco, yang juga merupakan Ketua Harian Partai Gerindra, mengumumkan panggilan mendadak itu langsung di hadapan para peserta audiensi setelah menerima sebuah pesan singkat.
"Saya mohon juga doanya. Ini saya kebetulan baru saja di-WA. Saya jam 12 diminta bertemu Presiden untuk urusan lain," kata Dasco.
Panggilan ini sontak memicu spekulasi, terutama karena momentumnya yang bertepatan dengan desakan kuat dari para driver ojol.
Alih-alih menganggapnya sebagai gangguan, Dasco justru melihatnya sebagai sebuah peluang.
Ia berjanji kepada puluhan perwakilan driver ojol yang hadir untuk membawa aspirasi dan harapan mereka langsung ke telinga orang nomor satu di Indonesia.
"Tapi saya bisa sounding-sounding soal ini," ujar Dasco, memberikan sinyal bahwa isu kesejahteraan ojol akan menjadi salah satu topik yang mungkin akan ia bisikkan kepada Presiden Prabowo.
Baca Juga: Serikat Ojol Ngadu ke DPR Minta Perpres Perlindungan Pekerja, Dasco Akan Temui Prabowo Siang Ini
Janji Dasco ini disambut dengan harapan besar. Pasalnya, tuntutan utama para pengemudi ojol adalah payung hukum yang konkret dan mengikat.
Dalam audiensi tersebut, salah seorang perwakilan pengemudi ojol dengan tegas mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera meneken Keputusan Presiden (Keppres) yang secara khusus mengatur perlindungan dan kesejahteraan mereka.
"Kami meminta kepada Presiden Prabowo membuat keppres tentang payung hukum ojol. Ini supaya nasib ojol di kemudian hari bisa sejahtera," kata perwakilan tersebut.
Dukungan terhadap perjuangan para pekerja gig economy ini juga datang dari spektrum politik yang berbeda.
Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, yang turut hadir dalam audiensi, mendorong pemerintah untuk tidak lagi menunda pembentukan regulasi yang jelas.
Ia membandingkan kondisi di Indonesia dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura yang telah lebih dulu mengambil langkah maju.
