RUU Perampasan Aset Diusulkan Jadi Inisiatif DPR dan Prioritas Prolegnas 2025, Menkum Beri Apresiasi

Suara.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset diusulkan untuk masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025-2026 dan menjadi inisiatif DPR RI.

Usulan ini mengemuka dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menjelaskan bahwa terdapat tiga RUU yang diusulkan untuk masuk ke Prolegnas Prioritas 2025, yaitu RUU tentang Perampasan Aset, RUU tentang Kamar Dagang Industri, dan RUU tentang Kawasan Industri.

Dengan masuknya usulan ini, RUU Perampasan Aset yang sebelumnya merupakan usulan dari pemerintah untuk Prolegnas jangka menengah, kini beralih status menjadi RUU inisiatif DPR RI.

"Jadi (usulan) perampasan aset tidak ada lagi perdebatan di pemerintah atau apa, tapi di DPR, dan itu masuk ke 2025," kata Bob dalam rapat Baleg.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyambut baik usulan tersebut.

Ia menyatakan bahwa pemerintah tidak keberatan jika DPR mengambil alih pembahasan RUU yang telah mandek selama satu dekade tersebut.

"Pemerintah setuju apa yang menjadi usul inisiatif DPR terkait tiga RUU tadi untuk masuk dalam evaluasi Prolegnas 2025," ujarnya.

Supratman bahkan mengapresiasi sikap DPR yang bersedia mengambil alih penyusunan draf RUU Perampasan Aset.

"Terima kasih karena pemerintah sebenarnya juga sudah siap dan hari ini kita harus memberi apresiasi yang luar biasa kepada DPR karena memenuhi janji mengambil alih draf penyusunan draf RUU tentang Perampasan Aset. Nanti naskah akademik maupun materi RUU-nya boleh kita sharing nanti," tambahnya.

Kendati begitu, hasil rapat ini belum final. Rapat antara DPR dan pemerintah masih berlangsung, dan keputusan resmi akan diambil setelah Ketua Baleg membacakan keputusan dan mengetok palu di sesi akhir rapat.

Jika RUU Perampasan Aset resmi menjadi inisiatif DPR, proses selanjutnya akan melibatkan beberapa tahapan.

Tahap pertama adalah penyusunan naskah akademik dan draf RUU oleh DPR, yang biasanya dikerjakan oleh alat kelengkapan DPR seperti Komisi III atau Baleg. Setelah selesai, dokumen tersebut akan disampaikan kepada pimpinan DPR.

Selanjutnya, RUU inisiatif DPR harus mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR untuk ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR.

Setelah disetujui, pimpinan DPR akan menyampaikan RUU tersebut kepada Presiden untuk mendapatkan Surat Presiden (Surpres) yang berisi penunjukan menteri atau perwakilan pemerintah untuk membahas RUU bersama DPR.

Setelah Surpres turun, DPR dan pemerintah akan melakukan pembahasan bersama dalam dua tingkat. Pembicaraan Tingkat I akan dilakukan di komisi terkait atau Baleg, bersama dengan menteri dan pejabat pemerintah yang ditunjuk Presiden.

Pada tahap ini, akan dilakukan pembahasan pasal demi pasal, pandangan fraksi, serta rapat dengar pendapat dengan pakar, akademisi, dan lembaga terkait.

Jika kesepakatan tercapai di tingkat komisi atau Baleg, hasilnya akan dibawa ke Pembicaraan Tingkat II, yaitu Rapat Paripurna DPR, untuk pengambilan keputusan.

Di sinilah fraksi-fraksi akan menyampaikan pendapat akhir mereka, dan DPR bersama pemerintah akan menetapkan RUU Perampasan Aset sebagai undang-undang.