Rakyat Tuntut RUU Perampasan Aset Disahkan, DPR Sibuk dengan Angka Tunjangan

Suara.com - Di tengah hiruk pikuk demonstrasi, DPR buru-buru mengumumkan langkah-langkah instan, seperti memangkas tunjangan listrik, transportasi, komunikasi, sampai tunjangan rumah Rp 50 juta per bulan.

Publik diberi kabar seakan-akan ini bentuk tanggung jawab moral wakil rakyat. Tapi, bukankah ini terdengar lebih seperti formalitas politik ketimbang langkah nyata? Rakyat tidak turun ke jalan hanya untuk melihat anggota DPR kehilangan hak langganan listrik dan rumah.

Tuntutan yang paling keras justru soal RUU Perampasan Aset, yang entah mengapa, selalu terselip di ruang tunggu prioritas DPR.

Selengkapnya dalam video ini. 

VO/Video Editor: Amalia/Mutiara