Said Didu Minta Stop Sanjung Sri Mulyani, Ungkap Borok Dirjen Pajak dan Bea Cukai

Suara.com - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu berpendapat bahwa penghentian Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan adalah hal yang tepat.

Said menilai bahwa Sri Mulyani selama ini sudah merekayasa semua sistem keuangan negara, hingga berbuntut hutang yang sangat tinggi.

“Penghentian Sri Mulyani itu menurut saya mengakhiri arogansi kebenaran terhadap Sri Mulyani. Dan kita harus tahu bahwa Sri Mulyani ini Menteri hanya dia Menteri Keuangan sejak Undang-Undang Keuangan Negara 2003,” ujar Said, dikutip dari youtube Hersubeno Point, Rabu (10/9/25).

“Dialah yang merekayasa semua sistem keuangan negara yang terjadi, sehingga terjadi kesalahan yang menyimpang sekarang, dengan hutang yang sangat tinggi, pajak yang sangat tinggi, dan lain-lain,” tambahnya.

Reshuffle ini menurut Said sekaligus menjadi momen menghilangkan mitos bahwa seakan – akan Sri Mulyani adalah kepercayaan dunia Internasioanl.

“ini juga menghilangkan mitos seakan – akan Sri Mulyani ini adalah kepercayaan dunia internasional,” ucapnya.

“Tidak juga, jangan terlalu mengagung – agungkan dia,” imbuhnya.

Menurut Said, hutang luar negeri yang kerap disebut – sebut oleh Sri Mulyani hanya dibesar – besarkan saja, sehingga membuat masyarakat resah.

“Kita tahu, utang luar negeri kita itu tidak banyak, tidak sampai 20%. Jadi tidak masalah sama sekali,” sebut Said.

Said sontak mengungkapkan bahwa Sri Mulyani tidak seharusnya disanjung karena kehebatannya.

Pasalnya menurut Said, Sri Mulyani salah satu orang penyebab kerusakan.

“Hilangkan mitos bahwa dia itu hebat. Bahwa dia penyebab kerusakan itu iya,” ucapnya.

Selama ini menurut Said Didu, Sri Mulyani sudah menyembunyikan semua keburukan yang terjadi di Kementerian Keuangan, sehingga tertutupi dengan rapi.

“Kita juga harus buka semua bagaimana permainan di dirjen Pajak, di Bea Cukai, harus dibuka semua,” ungkapnya.

“Karena selama ada dia (Sri Mulyani) maka semua keburukan yang terjadi di Kementerian Keuangan tertutupi. Saya ulangi, sejak 2003 Undang – Undang Keuangan Negara hanya 1 menteri keuangan yang merancang dan melaksanakan itu adalah Sri Mulyani. Dan seakan-akan benar semua,” sambungnya.