Gibran 'Cari Poin' Saat Demo Rusuh? Refly Harun Sebut Potensi 'Musuh dalam Selimut'

Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyebut bahwa banyak hal yang bisa dipertimbangkan untuk mencopot Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

Salah satunya yaitu Gibran belakangan ini menurut Refly tidak sigap berada di dekat Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan demonstrasi besar – besaran di sejumlah kota.

Hal ini menurut Refly, Gibran sudah menjadi beban bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Ada 2 hal yang bisa dipertimbangkan sebagai pengganti Gibran, kalau seandainya Prabowo menganggap Gibran adalah beban bagi pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Refly, dikutip dari youtubenya, Kamis (11/9/25).

Refly menduga bahwa belakangan ini Gibran tidak bekerja untuk masyarakat melainkan fokus menaikkan elektabilitas persiapan maju di 2029.

“Misalnya Gibran sesungguhnya tidak bekerja untuk masyarakat, tapi bekerja untuk 2029 dengan segala persiapan dan pencitraannya. Sehingga apapun yang terjadi yang dilakukan adalah untuk menaikkan elektabilitas,” terang Refly.

Sikap tersebut menurut Refly adalah sebuah sikap yang tentu tidak menguntungkan bagi pemerintahan Prabowo.

“Nah ini adalah sebuah sikap yang tentu tidak menguntungkan bagi pemerintahan Presiden Prabowo,” ucapnya.

Dalam momen Indonesia yang baru saja digoncang dengan kerusuhan dimana – mana, Presiden Prabowo terlihat menyelesaikan masalah tanpa didampingi oleh Gibran.

Presiden Prabowo menggelar konferensi pers merespons maraknya demonstrasi yang berujung penjarahan didampingi dengan Ketua MPR, Ahmad Muzani dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri.

Bukan Wakil Presiden yang mengapit, melainkan Ketua MPR hingga jajaran Ketua Umum Partai Politik.

“Karena dalam demo rusuh akhir Agustus lalu misalnya, ketika Prabowo Subianto berusaha menyelesaikan persoalan, Gibran justru cari poin. Ini yang kemudian terasa tidak fair,” ujar Refly.

“Apalagi seperti yang dikatakan Ferry Irwandi penggerak demo awal adalah akun – akun yang terkait dengan kelompok Gibran,” tambahnya.

Menurut Refly persoalan ini harus segera diselesaikan, jangan sampai nantinya justru menjadi musuh dalam selimut.

“Ini harus jadi perhatian bagi pemerintahan Prabowo, jangan sampai kemudian seperti api dalam sekam, atau memelihara musuh dalam selimut, karena itu harus segera diselesaikan,” tegasnya.

Prabowo Gelar Konferensi Pers

Presiden Prabowo Subianto menggelar konferensi pers usai bertemu dengan para Ketua Umum Partai Politik dan Kepala Lembaga Legislatif membahas gelombang demonstrasi besar akhir Agustus.

Prabowo menyampaikan keterangan pers didampingi perwakilan partai politik dan pimpinan Lembaga di Istana Merdeka, Jakarta, Ahad 31 Agustus 2025.

Kepala Lembaga Legislatif yang hadir, yaitu Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Sedangkan Ketua Umum dan pimpinan Parpol yang hadir antara lain Ketum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketum Partai NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Sekjen PKS Muhammad Kholid.

Dalam konferensi per situ, Prabowo mengungkapkan bahwa telah memantau perkembangan situasi yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain di Indonesia dalam beberapa hari terakhir.

“Negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi yang murni dari masyarakat,” ujar Prabowo.

Prabowo menyampaikan sejumlah poin, seperti DPR akan mencabut tunjangan anggota DPR dan penghentian sementara kunjungan kerja ke luar negeri.

Keanggotaan beberapa anggota dewan yang bersikap tidak patut juga akan dicabut. Beberapa orang yang menjadi sorotan yaitu Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbach hingga Ahmad Sahroni.

Prabowo juga meminta Polri dan TNI untuk mengambil Tindakan tegas terhadap perusakan fasilitas umum hingga penjarahan rumah individu oleh massa tidak dikenal yang terjadi ditengah memanasnya aksi demonstrasi.

Prabowo mengatakan bahwa penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara damai, tidak secara anarkis berupa perusakan fasilitas umum hingga penjarahan, karena merupakan pelanggaran hukum.