Kembali Datangi DPR, ICW Kirim Surat Keberatan 'Tagih' Informasi Soal Pendapatan Anggota Dewan

Suara.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali mendatangi Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, untuk mengirimkan surat keberatan.

Hal itu dilayangkan lantaran ICW merasa pihak DPR belum memberikan respons atas permintaan transparansi mengenai gaji dan tunjangan anggota dewan.

Peneliti ICW, Seira Tamara, menyampaikan sebelumnya ICW telah mengajukan surat terkait permintaan informasi rinci mengenai tunjangan, gaji, dan juga uang harian hingga uang kunjungan kerja ke Sekretariat Jenderal DPR RI, namun belum direspons.

"Jadi tidak hanya informasi mengenai tunjangan dan gaji tetapi kami juga meminta laporan pertanggung jawaban atas dana untuk kunjungan dapil dan dana reses," kata Seira ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

"Karena sudah lewat dari 10 hari kerja dan tidak ada tanggapan sama sekali terhadap permintaan informasi tersebut hari ini, 12 September, kami datang memberikan surat keberatan atas permintaan informasi yang tidak ditanggapi," sambungnya.

Selain itu, Seira mengatakan ICW juga kali ini datang untuk meminta salinan dokumen usai DPR menghentikan tunjangan rumah dinas dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

"Karena belum ada dokumennya, maka kami melakukan permintaan informasi untuk bisa mendapatkan salinan dari dokumen tersebut," katanya.

Ia mengatakan, maksud ICW tersebut agar semua lebih jelas soal apa saja yang didapatkan oleh anggota dewan sekarang.

"Makanya kami merasa perlu untuk mendapatkan kejelasan informasi terkait hal itu dan kami memintakan salinan dokumennya hari ini," ujarnya.

Baca Juga: Rahayu Saraswati Tinggalkan DPR: Pengakuan Mengejutkan dan Spekulasi Kabinet Prabowo Mencuat

ICW merasa semuanya harus terbuka, termasuk pendapatan anggota DPR sekarang.

Perbesar

"Justru hal itu yang ingin kami ketahui lebih dalam melalui permintaan informasi ini. Karena tanpa adanya informasi yang lebih rinci yang bisa didapatkan melalui dokumen tertulis, maka semuanya hanya akan berdasarkan asumsi," katanya.

Ia menilai, adanya keterbukaan juga untuk mencegah adanya asumsi-asumsi yang tak berdasar justru beredar di masyarakat.

"Akan lebih tepat untuk bisa mengeluarkan dokumennya sekaligus agar publik bisa langsung melihat bahwa oh, segini rincian dan detail dari take home pay yang diterima dan rinciannya apa saja. Bukan hanya nominal akhirnya, tetapi juga untuk komponen apa saja. Apakah tunjangan beras, tunjangan istri atau suami dan lain sebagainya," pungkasnya.

Adapun surat keberatan ICW ini diterima oleh bagian PPID. Belum ada pernyataan dari Sekretariat DPR RI mengenai adanya surat dari ICW tersebut.