- YLBHI: Ganti Kapolri saja tidak cukup, butuh reformasi sistemik.
- Masalah utama Polri adalah brutalitas, kewenangan berlebih, dan 'no viral, no justice'.
- Istana secara resmi membantah rumor pergantian Kapolri yang beredar.
Suara.com - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menegaskan bahwa mengganti figur pimpinan saja tidak akan menyelesaikan masalah.
Menurut YLBHI, Polri membutuhkan reformasi kelembagaan total untuk membongkar borok sistemik, mulai dari brutalitas aparat hingga fenomena 'no viral, no justice'.
Ketua YLBHI Muhammad Isnur, menekankan bahwa siapa pun Kapolri-nya, masalah akan tetap sama jika tidak ada perubahan fundamental pada konsep, analisis, dan rencana perbaikan di tubuh Polri.
Ia menunjuk penanganan demonstrasi sebagai salah satu contoh kegagalan yang paling nyata.
"Misalnya, bagaimana respons dan sikap polisi atas demonstrasi. Itu kan mengerikan, brutal, benar-benar melanggar hak asasi manusia. Nah bagaimana protap, bagaimana evaluasi... tidak boleh lagi ada gas air mata, tidak boleh lagi ada pentungan," kata Isnur kepada Suara.com, Sabtu (13/9/2025).
Kewenangan Berlebih
Isnur juga menyoroti kewenangan Polri yang dianggap terlalu luas dan rentan disalahgunakan, seperti dalam penerbitan SIM dan STNK.
Menurutnya, ini membuat institusi Polri menumpuk terlalu banyak 'urusan basah'.
"Harusnya kepolisian dikurangi kewenangan-kewenangannya pelan-pelan dan fokus pada urusan kepolisian yang memang sesuai dengan mandat konstitusi," tegas Isnur.
Baca Juga: Istana Bantah Presiden Prabowo Kirim Surpres Penggantian Kapolri ke DPR, Mensesneg: Belum Ada
Kritik tajam lainnya adalah soal proses penegakan hukum yang kerap dikeluhkan publik.
Ia menyebut adagium 'no viral, no justice' telah melekat kuat, di mana kasus tidak akan ditangani secara adil jika tidak viral terlebih dahulu di media sosial.
"Ke depan, penting kita pikirkan ide bagaimana penyidik tidak bisa diintervensi oleh atasannya karena sekarang ini ada problem independensi," ujar Isnur.
Istana Bantah Isu Pergantian
Kritik itu muncul sebagai respons atas rumor bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mencopot Jenderal Listyo Sigit Prabowo, buntut dari kerusuhan yang menewaskan 10 orang dan insiden fatal lainnya.
![Ketua YLBHI Muhammad Isnur saat menggelar aksi demonstarasi menolak pengesahan RUKHP di depan Gedung DPR pada Senin (5/12/2022). [Suara.com/Yaumal]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/12/05/70552-ketua-ylbhi-muhammad-isnur.jpg)
Namun, secara terpisah, pihak Istana Kepresidenan telah membantah kabar tersebut.
