Heboh Bioskop Tayangkan Video Prabowo, Komdigi Klaim Sah dan Wajar Selama Tak Langgar Aturan

Suara.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ikut menanggapi soal bioskop yang menayangkan video kinerja Presiden RI Prabowo Subianto yang kini viral dibahas di media sosial.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya menyatakan kalau penayangan video Prabowo di jaringan bioskop adalah upaya memperluas jangkauan komunikasi publik terkait capaian kerja pemerintah.

Ia menilai kalau hadirnya video juga untuk menjaga keseimbangan informasi sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akuntabel.

Fifi juga mengklaim kalau wajar apabila Pemerintah memanfaatkan berbagai medium komunikasi, termasuk bioskop, selama tujuannya adalah menyampaikan informasi resmi ke masyarakat.

“Komunikasi publik pada era digital tidak lagi terbatas pada satu kanal. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang penting dapat tersampaikan kepada publik secara luas, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Sepanjang tidak melanggar aturan bioskop medium yang sah dan wajar untuk dipilih,” kata Fifi, dikutip dari siaran pers, Senin (15/9/2025).

Fifi mengungkapkan, bioskop dipilih karena mampu menghadirkan pengalaman visual dan audio yang kuat. Sehingga pesan pembangunan dan kebijakan pemerintah dapat diterima lebih utuh oleh audiens.

Sama halnya pemanfaatan media sosial, televisi, radio, hingga papan reklame, Fifi menyebut bioskop hanya salah satu saluran komunikasi publik.

Dia mengaku substansinya tetap sama, yaitu pemerintah menyampaikan pesan pembangunan, kebijakan, maupun ajakan positif bagi masyarakat.

“Konteksnya adalah bagaimana negara hadir dengan informasi yang benar dan terukur. Jadi, ini bagian dari komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut Fifi mengajak publik untuk melihat penayangan video di bioskop sebagai upaya memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar, resmi, dan mudah dipahami. Sehingga mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap agenda pembangunan nasional.