- Pemerintah menayangkan video klaim keberhasilan programnya di bioskop
- Pernyataan Fadli Zon pada tahun 2018 yang mengkritik iklan serupa dari pemerintahan Jokowi kini diungkit
- Publik menyoroti perbedaan sikap Fadli Zon yang dulu menganggap iklan pemerintah di bioskop sebagai pemborosan dan berpotensi hoaks
Suara.com - Dunia maya tengah riuh rendah menyoroti penayangan video klaim capaian program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diputar di bioskop-bioskop seluruh negeri. Namun, pusat perhatian publik bukan hanya pada isi video tersebut, melainkan pada jejak digital Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, yang kini menjadi bumerang tajam bagi dirinya dan pemerintah.
Pemerintah, melalui Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, membela penayangan iklan ini sebagai bentuk transparansi. Menurutnya, ini adalah cara pemerintah berkomunikasi dan melaporkan kinerjanya kepada masyarakat.
"Kita melihat ini sebagai bentuk transparansi publik. Publik harus tahu program-program sudah berjalan, apa yang sudah berjalan, kemudian juga bagaimana pelaksanaannya," kata Meutya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta sebagaimana dilansir Antara, Senin (15/9/2025).
"Itu saya rasa salah satu tugas dari pemerintah untuk melakukan komunikasi dan juga transparansi dari pemerintah," ujarnya menambahkan.
Namun, pembelaan tersebut seolah tak terdengar di tengah gemuruh suara warganet yang dengan jeli membongkar kembali arsip lama.
Sorotan utama tertuju pada pernyataan Fadli Zon pada tahun 2018, saat ia masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI dan berada di luar lingkaran kekuasaan.
Kala itu, Fadli adalah salah satu kritikus paling vokal terhadap iklan capaian pemerintahan Joko Widodo yang juga tayang di bioskop.
Fadli Zon pada 2018 menyebut penayangan iklan serupa sebagai pemborosan anggaran yang sia-sia.
"Iklan ini pasti bayar dong, enggak mungkin gratis ya kan, itu kan mubazir. Untuk apa membayar iklan ke bioskop yang memang bioskop sudah mempunyai pendapatan?" kata Fadli di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (14/9/2018).
"Ditonton juga lebih sedikit orang ketimbang misalnya di medium yang lebih luas. Jadi menurut saya itu mubazir," lanjut politisi Partai Gerindra ini.
Tak berhenti di situ, Fadli bahkan menyarankan agar anggaran iklan tersebut dialihkan untuk hal yang lebih mendesak, seperti bantuan korban bencana.
"Lebih bagus anggarannya dialihkan untuk yang lain, untuk korban gempa Lombok atau yang lain, yang lebih bermanfaat," katanya.
Lebih tajam lagi, Fadli Zon saat itu juga meragukan kebenaran data yang disajikan dalam iklan pemerintah, bahkan mencurigainya sebagai hoaks.
"Jangan-jangan hoaks, dari sisi substansinya kan ada sejumlah masalah juga atau klaim-klaim capaian tapi ternyata tidak sesuai apa yang menjadi kenyataan," katanya.
Ia juga menilai iklan tersebut merugikan penonton yang sudah membayar tiket.
"Bayangkan coba nanti kalau ada instansi-instansi yang lain melakukan hal yang sama berapa lama orang menunggu padahal mereka butuh hiburan," ujarnya.
TERPOPULER
