Infografis
- Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi 2025 yang memprioritaskan pekerja lepas tanpa kontrak, seperti pengemudi ojek daring dan sejenisnya.
- Pekerja informal akan menerima bantuan berupa diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga 50% serta program perbaikan kualitas permukiman dan perumahan.
- Paket stimulus ini didukung oleh kebijakan pemindahan dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke enam bank nasional untuk memperkuat likuiditas dan mendorong sektor riil.
Suara.com - Fithra Faisal, Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), mengumumkan bahwa paket stimulus ekonomi 2025 yang diluncurkan oleh pemerintah akan memprioritaskan kelompok pekerja lepas tanpa kontrak.
Para pekerja ini, termasuk pengemudi ojek daring dan pekerja sejenis, menjadi salah satu penerima manfaat utama dari program tersebut.
Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/9/2025), Fithra menjelaskan bahwa paket stimulus ini sangat komprehensif, terdiri dari delapan program akselerasi, empat program lanjutan, dan lima program untuk penyerapan tenaga kerja.
"Insentif dari stimulus ekonomi ini juga melindungi pekerja informal. Mereka mendapat perhatian khusus dari pemerintah," kata Fithra.
Bantuan dan Insentif untuk Pekerja Informal
Salah satu program akselerasi yang disiapkan adalah bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi pekerja transportasi daring (ojol), ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik.
Jadi, bukan dalam bentuk bantuan sosial (bansos) seperti pencairan dana langsung atau sebagainya. Melainkan berupa diskon iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga 50% selama enam bulan, dengan target mencapai 731.361 penerima.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan program perbaikan kualitas permukiman bagi para pekerja lepas atau gig worker.
Program perumahan ini akan dijalankan di sejumlah daerah percontohan, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Batam.
Baca Juga: Ekonom: Jangan Ada Agenda Politis di Demo Ojol 17 September
"Untuk gig economy yang mayoritas berada di sektor informal, mereka diprioritaskan untuk mendapatkan perumahan yang layak," ujar Fithra, dikutip dari Antara.
Menurutnya, paket stimulus ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru melalui berbagai program, seperti program magang, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih.
Paket stimulus ini didukung oleh kebijakan keuangan yang solid, yaitu pemindahan dana sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke enam bank nasional untuk memperkuat likuiditas.
Langkah ini, kata Fithra, bertujuan untuk memperbaiki likuiditas dan menyalurkannya ke sektor riil.
"Percuma kalau kita membanjiri likuiditas, tetapi sektor riil belum bergeliat. Karena itu, pemerintah melakukan akselerasi ini untuk membuka ruang-ruang ekonomi," jelasnya.
Secara keseluruhan, paket stimulus ini dirancang untuk menjawab kekhawatiran masyarakat dengan mencakup seluruh aspek, mulai dari kesejahteraan, ketersediaan lapangan kerja, hingga dukungan terhadap sektor riil.
