Suara.com - Kepala Staf Presiden (KSP) M. Qodari, yang baru saja dilantik, menyatakan akan segera melakukan kajian mendalam terkait kebijakan impor Bahan Bakar Minyak atau BBM satu pintu oleh Pertamina. Ia menekankan pentingnya mengidentifikasi potensi blind spot atau konsekuensi tak terduga dari kebijakan tersebut.
Qodari mengakui bahwa isu ini relatif baru dan memerlukan evaluasi yang cermat untuk mencegah dampak yang tidak diinginkan.
"Mohon waktu, karena ini masih transisi dan ini juga isu relatif baru muncul di media, kita mau kaji," ujar Qodari usai serah terima jabatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/9/2025).
Ia menganalogikan potensi masalah dalam sebuah kebijakan seperti blind spot saat mengendarai mobil. Menurutnya, niat baik sebuah kebijakan terkadang bisa menimbulkan implikasi yang tidak diinginkan karena kompleksnya masalah sosial dan banyaknya aktor yang terlibat.
"Nah, mudah-mudahan kita akan membangun suatu mekanisme di mana blind spot-blind spot itu bisa diidentifikasi dari awal, sehingga tidak menjadi pro-kontra, kontroversi, atau kerugian di kemudian hari," katanya.
Kebijakan Impor BBM Satu Pintu
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menggulirkan rencana untuk menunjuk PT Pertamina (Persero) sebagai satu-satunya importir BBM.
Menurut Bahlil, langkah ini bertujuan menjaga kedaulatan energi dan memastikan negara mengontrol komoditas yang menguasai hajat hidup orang banyak, bukan menyerahkannya pada mekanisme pasar.
"Pertamina itu representasi negara... Kita kan tidak mau cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak ini semuanya diserahkan kepada teori pasar," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Baca Juga: Tangis Pecah di Sertijab KSP: M. Qodari Gantikan AM Putranto, Agenda Perumahan Jadi Prioritas
Ia menambahkan bahwa SPBU swasta tetap bisa beroperasi dan dapat bekerja sama dengan Pertamina untuk memenuhi pasokan jika kuota impor mereka kurang.
