Suara.com - Absennya perwakilan PDI Perjuangan (PDIP) dalam jajaran pemerintahan, usai Budi Gunawan diganti sebagai Menkopolkam dan Hendrar Prihadi dicopot sebagai Ketua LKPP, menjadi sorotan Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah.
Menurut Dedi, situasi ini mengindikasikan adanya strategi politik yang sedang dijalankan oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
"Ada strategi politik yang mungkin sedang dijalankan," ujar Dedi saat dihubungi Suara.com, Kamis (18/9/2025).
Ia menjelaskan bahwa reshuffle kabinet kali ini kental dengan nuansa konsolidasi, terutama upaya Prabowo untuk membangun kabinet yang solid dan lepas dari bayang-bayang kekuasaan pihak lain, khususnya bayang-bayang Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Utamanya Prabowo berupaya membangun kabinet solid, tanpa ada bayang-bayang kekuasaan pihak lain, utamanya bayang-bayang Jokowi, memulai dengan menyingkirkan loyalis Jokowi dalam pergantian menteri," katanya.
Untuk menghindari respons Jokowi yang merepotkan, Dedi menduga bahwa PDIP sengaja disingkirkan sementara waktu dari kabinet.
Namun, ia tidak menutup kemungkinan PDIP akan kembali masuk ke pemerintahan di kemudian hari.
"Dan, agar respon Jokowi tidak merepotkan, maka PDIP sengaja disingkirkan juga, bisa saja untuk sementara waktu," katanya.
"Ke depan, masih terbuka peluang untuk kembali lakukan pergantian, dan begitu tokoh loyalis Jokowi atau Gibran sudah tidak ada lagi di kabinet, memungkinkan PDIP kembali masuk," sambungnya.
Dedi menambahkan bahwa masih ada beberapa tokoh di kabinet saat ini yang layak untuk diganti, seperti Raja Juli Antoni dan Wahyu Sakti Trenggono.
Ia menilai kedua tokoh ini selain kontroversial dan tidak produktif, juga memiliki kedekatan dengan Jokowi.
"Terlebih saat ini masih ada tokoh seperti Raja Juli dan Wahyu Sakti Trenggono yang layak diganti, selain kontroversial serta tidak produktif, dua tokoh itu juga dekat dengan Jokowi," pungkasnya.
TERPOPULER
