Said Didu Bongkar Sinyal Keras Jokowi ke Prabowo: Ancaman 'Paket Maut' dan Kunci Tiket 2 Periode

Suara.com - Panggung politik nasional kembali memanas setelah mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, melontarkan analisis tajam yang menggegerkan publik. Melalui akun media sosial X miliknya, @msaid_didu, pada Minggu (21/9/2025).

Ia menuding mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dua kali mengirimkan sinyal yang bisa diartikan sebagai bentuk tekanan atau 'ancaman' politik kepada Presiden Prabowo Subianto.

Analisis Said Didu ini langsung viral dan memicu perdebatan sengit di kalangan warganet. Ia menyoroti dua momen kunci di mana pernyataan Jokowi, meski terdengar normatif, memiliki makna politik yang dalam dan strategis, khususnya terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dalam unggahannya, Said Didu membedah dua peristiwa tersebut secara gamblang.

“Sudah 2 (dua) kali Jokowi ‘mengancam’ Presiden @prabowo: 1) 6 Juni 2025: soal pemaksulan Gibran. Pemilihan Presiden itu satu paket, maknanya: kalau mau jatuhkan anak saya, maka Prabowo juga harus jatuh," tulis Said Didu.

"2) 19 September 2025: Jokowi perintahkan dukung Prabowo-Gibran 2 periode, maknanya: kalau Prabowo mau maju jadi Capres 2029 maka harus bersama anak saya (Gibran),” bebernya.

Ancaman Pertama: Isu 'Paket Maut' Pemakzulan Gibran

Sinyal pertama yang diidentifikasi Said Didu merujuk pada pernyataan Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (6/6/2025). Saat itu, Jokowi merespons desakan pemakzulan Gibran yang disuarakan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.

Jokowi dengan tenang menyebut bahwa proses ketatanegaraan harus diikuti.

“Ya negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja proses sesuai ketatanegaraan kita,” ujar Jokowi.

Namun, kalimat kunci yang menjadi sorotan adalah penegasannya bahwa Prabowo-Gibran merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

"Pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri. Di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Ya memang mekanismenya seperti itu," jelasnya.

Bagi Said Didu, pernyataan ini adalah pesan politik yang sangat jelas: mengganggu Gibran sama dengan mengganggu Prabowo. Isu pemakzulan Gibran sendiri mencuat setelah empat jenderal purnawirawan, termasuk Jenderal (Purn) Fachrul Razi, mengirim surat ke pimpinan DPR/MPR. Mereka mempersoalkan legalitas pencalonan Gibran yang lahir dari Putusan MK No. 90, yang dianggap cacat hukum dan etika karena keterlibatan Anwar Usman.

“Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilu seharusnya batal demi hukum karena Anwar Usman tidak mengundurkan diri dari majelis hakim, padahal memiliki konflik kepentingan,” tulis para jenderal dalam surat tersebut.

Ancaman Kedua: Kunci Tiket Prabowo di Periode Kedua

Tekanan kedua, menurut Said Didu, datang pada 19 September 2025. Jokowi secara terbuka menginstruksikan seluruh relawannya untuk mendukung penuh pemerintahan Prabowo-Gibran hingga dua periode.

"Sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu," kata Jokowi di Solo.

Saat didesak apakah ini keinginan pribadinya, ia kembali menegaskan, "Ya memang sejak awal saya menyatakan seperti itu, untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Subianto dua periode. Itu saya sampaikan ke relawan."

Arahan ini diperkuat oleh Ketua Umum Relawan Bara JP, Willem Frans Ansanay, yang mengaku mendapat amanat langsung dari Jokowi. Dalam acara yang bahkan dihadiri putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, Frans menyatakan dukungan dua periode adalah perintah.

“Semangat mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran bukan hanya kemauan Bara JP, tetapi merupakan amanat dari pembina utama Bara JP yaitu Bapak Joko Widodo. Bahwa Bara JP harus menjadi organisasi relawan yang mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran dua periode,” kata Frans.

Menurut Said Didu, manuver ini adalah cara Jokowi untuk 'mengunci' posisi Gibran sebagai calon wakil presiden pendamping Prabowo jika ingin melaju ke periode kedua pada Pilpres 2029. Dukungan masif dari relawan Jokowi menjadi alat tawar yang sangat kuat, memastikan Gibran tetap berada di lingkaran kekuasaan tertinggi.