Infografis
- DPR bahas revisi UU BUMN untuk masukkan putusan MK dan masukan publik.
- Polemik status pejabat BUMN masih diperdebatkan, kemungkinan dikembalikan ke aturan lama.
- Wacana turunkan status Kementerian BUMN jadi badan karena fungsi banyak dialihkan ke Danantara.
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan bahwa pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini berlangsung intensif.
Beberapa poin krusial menjadi sorotan, mulai dari pengakomodasian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hingga wacana penurunan status Kementerian BUMN menjadi sebuah badan.
Dasco menekankan bahwa alasan utama revisi UU BUMN adalah untuk memasukkan sejumlah putusan MK yang berkaitan langsung dengan tata kelola BUMN.
"Yang pertama itu revisi undang-undang BUMN itu adalah karena mau mengakomodir atau memasukkan beberapa putusan MK terkait dengan BUMN," ujar Dasco di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Salah satu contoh yang disorot adalah putusan MK terbaru mengenai masa jabatan wakil menteri sebagai komisaris BUMN, yang kini dibatasi maksimal dua tahun.
Selain faktor putusan MK, revisi UU BUMN juga menampung sejumlah masukan dari masyarakat.
"Berdasarkan masukan dari masyarakat pada saat undang-undang BUMN direvisi, itu banyak masukan mengenai beberapa hal di situ yang kemudian akhirnya dipikirkan oleh teman-teman untuk kemudian direvisi dan dimasukkan kembali ke dalam revisi yang pada saat ini," jelasnya.
Salah satu polemik yang mencuat, yakni terkait status pejabat BUMN.
"Misal contoh, itu banyak polemik mengenai misalnya pejabat BUMN bukan penyelenggara negara misalnya," katanya.
Baca Juga: DPR Kaji Ulang Status Pejabat BUMN, Bakal Kembali Jadi Penyelenggara Negara?
Menurut Dasco, hal ini masih dibahas, dan ada kemungkinan status tersebut dikembalikan ke posisi semula.
"Nah itu sedang dibahas kemungkinan itu akan dikembalikan lagi seperti semula," ujarnya.
Wacana Turunkan Status Kementerian BUMN
Poin paling menonjol dari revisi kali ini adalah wacana menurunkan status Kementerian BUMN menjadi sebuah badan.
Menurut Dasco, sebagian besar fungsi kementerian saat ini telah beralih ke Danantara, entitas baru yang menangani bisnis dan operasional BUMN.
"Kemudian di situ fungsi dari BUMN kan itu sudah, Kementerian BUMN kan itu sudah sebagian besar diambil oleh Danantara," katanya.
Dengan kondisi tersebut, fungsi Kementerian BUMN kini hanya sebatas regulator, pemegang saham seri A, dan pemberi persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
"Nah sehingga tinggal fungsinya dari Kementerian BUMN itu adalah regulator pemegang saham seri A dan menyetujui RPP," imbuhnya.
Atas dasar itu, muncul dorongan untuk menurunkan status kementerian menjadi sebuah badan.
"Nah sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan itu ada kemudian keinginan untuk menurunkan status dari kementerian menjadi badan," ujarnya.
"Itu yang kira-kira kemudian sedang dibahas sekarang, nanti kita lihat aja hasil pembahasan," sambungnya.
