DPRD DKI Soroti Tiga Kecelakaan Transjakarta: Ada Bolong-Bolong di Pengawasan

Suara.com - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ade Suherman, menilai tiga kecelakaan yang melibatkan bus Transjakarta sepanjang September tidak bisa dianggap wajar.

Ia pun menyebut dewan bersama Pemprov akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak terkait.

“Apalagi khususnya yang terakhir ini kan tiga kali berturut-turut di bulan September ya, itu kan kejadian yang kita tentu nggak akan anggap wajar,” ujar Ade kepada wartawan, Kamis (25/9/2025).

Ade menjelaskan, pemanggilan Transjakarta dan operator dalam rapat Komisi B DPRD DKI tanggal 23 September lalu bukan hal baru. Menurutnya, rapat seperti ini sudah sering dilakukan setiap kali ada kecelakaan. Namun, kali ini atensi lebih besar diberikan lantaran kecelakaan terjadi beruntun.

“Makanya kita undang, itu bagian dari atensi kami. Yang kedua memang kita juga jadi sebagai bagian dari fungsi kami sebagai dewan untuk melakukan pengawasannya,” ujarnya.

Komisi B disebut Ade menyoroti banyak hal mulai dari pengelolaan operator, armada, hingga pengemudi. Ade menyebut, hasil pembahasan menunjukkan masih ada celah yang perlu diperbaiki.

“Memang ada bolong-bolong ya, makanya tadi kenyataan keluar bahwa untuk jalanan yang seperti koridor busway gitu, memang dia harus ada pengawasan, karena kecenderungannya pertama steril, yang kedua dari sisi pengemudinya tingkat konsentrasi di jalur koridor itu lebih membutuhkan konsentrasi yang lebih dibandingkan jalan yang biasa,” jelasnya.

Ade menegaskan, perlunya aturan khusus terkait pengemudi, armada, dan sertifikasi. Ia menekankan, evaluasi mendalam harus segera dilakukan agar pelayanan transportasi publik tidak terganggu.

“Terkait dengan pengemudinya, terkait dengan armadanya, yang kemudian tadi disebutkan sertifikasinya, dan seterusnya, itu harus dilakukan evaluasi yang sangat mendalam,” kata dia.

Menurut Ade, instrumen pengawasan seperti pemeriksaan armada dan kesiapan pengemudi setiap hari wajib dijalankan operator. Ia juga menyinggung peran Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang sudah memberikan rekomendasi perbaikan.

“Instrumen-instrumen itu memang harus, bukan sekadar diawasi, tapi juga memang mesti dilihat lagi, dicek lagi, karena kemarin kan setelah kecelakaan ini kan KNKT kan juga memberikan pendampingan, dan memberikan supervisi, dan beberapa hal direkomendasikan memang perlu ada semacam perbaikan-perbaikan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ade menyebut faktor eksternal juga berkontribusi terhadap kecelakaan. Salah satunya pengendara motor yang menerobos jalur busway hingga memicu pengemudi Transjakarta panik.

“Kan ada juga kecelakaan ini karena pengemudi motor, yang ada di sekitar dari bus, yang nyerobot dan akhirnya membuat salah satu kecelakaan, karena membuat pengemudi jadi panik dan akhirnya menabrak,” tuturnya.

Ia menambahkan, kualitas pengemudi kendaraan pribadi juga perlu ditingkatkan, misalnya melalui uji SIM yang lebih ketat. Untuk itu, peran kepolisian dinilai penting meski bukan ranah DPRD.

“Ya memang itu sebenarnya di luar ranah saya, tapi memang faktor-faktor yang akan menimbulkan kecelakaan di lapangan semestinya memang semua terlibat ya. Pihak kepolisian dalam mengatur, tapi kami juga memahami di lapangan polisi pasti juga di segi-segi personil terbatas,” kata Ade.