- Dasco mengusulkan calon wapres memimpin Badan Reforma Agraria.
- Badan tersebut diusulkan untuk mengatasi rumitnya konflik agraria.
- DPR akan mendorong usulan pembentukan badan itu kepada Presiden Prabowo.
Suara.com - Kelakar bernada tantangan politik dilontarkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, di tengah desakan pembentukan lembaga baru untuk mengurai benang kusut masalah pertanahan di Indonesia.
Tak tanggung-tanggung, Dasco menyebut posisi kepala Badan Nasional Reforma Agraria, jika kelak terbentuk, layak diisi oleh tokoh dengan ambisi besar, bahkan sekelas calon wakil presiden alias cawapres.
Pernyataan ini menjadi sorotan utama saat Dasco menerima audiensi dari Koalisi Nasional Reforma Agraria (KNRA) di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (2/10/2025).
Menurutnya, jabatan tersebut adalah ajang pembuktian nyata bagi siapa pun yang ingin mengincar posisi politik lebih tinggi.
“Teman-teman bilang mau mencari yang benar-benar kerja. Nanti dilihat, kalau ada calon wapres, suruh jadi ketua badan nasional penyelesaian masalah agraria. Nah, kalau sukses, baru boleh nyalon," kata Dasco.
Sontak, celetukan politikus senior Partai Gerindra itu mencairkan suasana audiensi.
Pernyataan tersebut merupakan respons langsung atas usulan KNRA yang mendesak DPR untuk mendorong Presiden Prabowo Subianto segera membentuk Badan Nasional Reforma Agraria.
Lembaga ini diusulkan menjadi badan nonstruktural yang berada langsung di bawah komando presiden.
Hal tersebut dinilai sebagai langkah yang bisa memotong birokrasi, serta tumpang tindih kewenangan yang selama ini menjadi biang kerok mandeknya penyelesaian konflik.
Baca Juga: Terima Keluhan Petani, Pimpinan DPR Janji Dorong Pemerintah Bentuk Badan Reforma Agraria
Sengkarut Agraria
Dasco mengakui, penyelesaian masalah agraria bukanlah pekerjaan enteng.
Ia membeberkan, kompleksitas persoalan yang diwarnai tumpang tindih kebijakan antarkementerian, hingga munculnya berbagai kepentingan yang bermain di dalamnya.
Pengalaman DPR dalam menangani kasus per kasus menunjukkan betapa rumitnya masalah ini di lapangan.
“Ini bukan persoalan gampang. Kalau kita lihat kasus per kasus, terkadang ada tumpang tindih kebijakan antarkementerian."
Ia bahkan menyinggung adanya hal-hal ironis yang kerap terjadi.
Salah satu contoh yang diungkapkannya adalah bagaimana sebuah lahan yang dulunya bukan merupakan kawasan hutan, secara tiba-tiba masuk dalam peta kehutanan terbaru.
Fenomena ini, menurutnya, menjadi bukti adanya permainan kepentingan yang merugikan masyarakat.
“Banyak kepentingan, bahkan ada yang lucu. Semisal dulu ada daerah yang ditempati, belum ada hutan. Lalu sekarang tiba-tiba di peta kehutanan, ada hutan di tempat itu. Begitu kira-kira. Ini PR yang sama-sama harus dibenahi,” tegas Dasco.
Dukungan Penuh DPR ke Prabowo
Menanggapi aspirasi dan draf pembentukan badan yang diserahkan KNRA, Dasco menyatakan komitmen penuh DPR.
Ia berjanji akan segera meneruskan dan mendorong usulan tersebut langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, semangat untuk membenahi sektor agraria sejalan dengan visi Presiden.
“Kami segera mendorong pemerintah membentuk Badan Nasional Penyelesaian Reformasi Agraria,” tegas Dasco.
Wahida Baharuddin Upa, Ketua Umum Solidaritas Rakyat Mandiri Indonesia (SRMI) yang mewakili KNRA, menegaskan tujuan utama pembentukan badan ini adalah untuk mengembalikan kedaulatan tanah ke tangan rakyat dan negara
“Itu merupakan harapan kami, yakni kedaulatan tanah-tanah kembali ke pemerintah, ke tangan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Dasco optimistis dorongan bersama dari masyarakat sipil dan DPR akan mendapat respons positif dari pemerintah.
Sebagai bukti keseriusan, DPR juga telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas penyelesaian masalah agraria serta mendorong realisasi kebijakan satu peta (one map policy) untuk mencegah tumpang tindih data dan koordinat lahan di masa depan.
“Mari berdoa bersama, semangat dari presiden sama, untuk melakukan pembenahan,” ucap Dasco.
