Infografis
- Dasco mengusulkan calon wapres memimpin Badan Reforma Agraria.
- Badan tersebut diusulkan untuk mengatasi rumitnya konflik agraria.
- DPR akan mendorong usulan pembentukan badan itu kepada Presiden Prabowo.
Salah satu contoh yang diungkapkannya adalah bagaimana sebuah lahan yang dulunya bukan merupakan kawasan hutan, secara tiba-tiba masuk dalam peta kehutanan terbaru.
Fenomena ini, menurutnya, menjadi bukti adanya permainan kepentingan yang merugikan masyarakat.
“Banyak kepentingan, bahkan ada yang lucu. Semisal dulu ada daerah yang ditempati, belum ada hutan. Lalu sekarang tiba-tiba di peta kehutanan, ada hutan di tempat itu. Begitu kira-kira. Ini PR yang sama-sama harus dibenahi,” tegas Dasco.
Dukungan Penuh DPR ke Prabowo
Menanggapi aspirasi dan draf pembentukan badan yang diserahkan KNRA, Dasco menyatakan komitmen penuh DPR.
Ia berjanji akan segera meneruskan dan mendorong usulan tersebut langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, semangat untuk membenahi sektor agraria sejalan dengan visi Presiden.
“Kami segera mendorong pemerintah membentuk Badan Nasional Penyelesaian Reformasi Agraria,” tegas Dasco.
Wahida Baharuddin Upa, Ketua Umum Solidaritas Rakyat Mandiri Indonesia (SRMI) yang mewakili KNRA, menegaskan tujuan utama pembentukan badan ini adalah untuk mengembalikan kedaulatan tanah ke tangan rakyat dan negara
Baca Juga: Terima Keluhan Petani, Pimpinan DPR Janji Dorong Pemerintah Bentuk Badan Reforma Agraria
“Itu merupakan harapan kami, yakni kedaulatan tanah-tanah kembali ke pemerintah, ke tangan rakyat Indonesia,” ujarnya.
Dasco optimistis dorongan bersama dari masyarakat sipil dan DPR akan mendapat respons positif dari pemerintah.
Sebagai bukti keseriusan, DPR juga telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas penyelesaian masalah agraria serta mendorong realisasi kebijakan satu peta (one map policy) untuk mencegah tumpang tindih data dan koordinat lahan di masa depan.
“Mari berdoa bersama, semangat dari presiden sama, untuk melakukan pembenahan,” ucap Dasco.
