Dana Hibah Jatim Jadi Bancakan Berjemaah, Proyek Rakyat Cuma Kebagian Ampas

Jum'at, 03 Oktober 2025 | 13:32 WIB

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi Asep Guntur Rahayu (kiri depan) bersama Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (kanan depan) saat menunjukkan empat dari 21 tersangka kasus dana hibah Jawa Timur, (kiri-kanan) yakni pihak swasta dari Blitar Jodi Pradana Putra, pihak swasta dari Tulungagung Wawan Kristiawan, anggota DPRD Jatim Hasanuddin, dan mantan Kepala Desa dari Tulungagung Sukar, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/10/2025). ANTARA/Rio Feisal.

KPK menetapkan 21 tersangka, termasuk mantan Ketua DPRD Jatim Kusnadi dan dua wakilnya
Skema korupsi dilakukan dengan memotong anggaran melalui sistem fee untuk pejabat dan koordinator
Korupsi sistematis ini berdampak langsung pada buruknya kualitas infrastruktur yang dibangun

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar borok korupsi sistematis dalam pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di Jawa Timur. Tak tanggung-tanggung, 21 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang mengubah dana bantuan rakyat menjadi ajang bancakan para elite politik.

Ironisnya, skandal ini menyeret nama-nama besar di legislatif Jatim, termasuk mantan Ketua DPRD Kusnadi serta dua mantan wakilnya, Anwar Sadad dan Achmad Iskandar. Kusnadi diduga menjadi salah satu otak utama yang mengatur pembagian jatah dan menerima fee haram sebesar 15-20 persen dari total nilai anggaran.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, membeberkan bagaimana dana yang seharusnya untuk kesejahteraan warga Jatim justru dipotong secara berjamaah.

Semuanya berawal dari sebuah pertemuan yang dipimpin Kusnadi bersama pimpinan fraksi untuk membagi jatah dana hibah pokok pikiran (pokir) periode 2019-2022.

Dalam rapat tersebut, diputuskan Kusnadi mendapat alokasi dana hibah pokmas senilai total Rp 398,7 miliar selama empat tahun.

Untuk melancarkan aksinya, Kusnadi menggunakan lima koordinator lapangan (korlap) yang bertugas mengondisikan proposal, membuat rencana anggaran biaya (RAB), hingga laporan pertanggungjawaban (LPJ) fiktif.

Dari sinilah skema "sunat" anggaran dimulai. Para korlap dan Kusnadi menyepakati pembagian komitmen fee dengan rincian: 15-20 persen untuk Kusnadi, 5-10 persen untuk korlap, 2,5 persen untuk pengurus pokmas, dan 2,5 persen untuk admin proposal.

“Bayangkan, dari anggaran yang 100 persen, kemudian hanya 55 persen (untuk masyarakat). Itu pun kemudian belum diambil keuntungannya oleh yang pelaksana,” kata Asep dalam konferensi pers, Kamis (3/10/2025) malam.

Asep menambahkan, setelah dipotong keuntungan kontraktor pelaksana sekitar 10-15 persen, dana yang benar-benar digunakan untuk proyek masyarakat hanya tersisa sekitar 40 persen. Dampaknya pun sangat merugikan.