Infografis
-
Revisi UU Pemilu jangan terjebak kompromi politik jangka pendek.
-
Prosesnya harus transparan, partisipatif, dan berbasis data.
-
Tujuannya untuk perkuat demokrasi dan legitimasi hasil pemilu.
Dia menilai kualitas demokrasi Indonesia ke depan akan sangat ditentukan oleh kualitas proses legislasi dari revisi UU Pemilu.
Untuk itu, DPR disebut harus mampu menempatkan kepentingan rakyat dan demokrasi di atas kepentingan politik partai.
“Jika DPR benar-benar menjalankan revisi UU Pemilu dengan transparan, inklusif, akuntabel, dan berbasis pada data, maka revisi ini dapat memperkuat legitimasi demokrasi Indonesia. Namun, jika prosesnya dilakukan dengan cara yang salah, justru akan memperlemah kepercayaan publik dan merugikan masa depan demokrasi kita,” tandas Afrianto.
