"Segel Tambang, Bukan Wisata Alam": Warga Puncak Sampaikan Protes ke Menteri LH

Vania Rossa Suara.Com
Sabtu, 04 Oktober 2025 | 13:57 WIB
"Segel Tambang, Bukan Wisata Alam": Warga Puncak Sampaikan Protes ke Menteri LH
Massa membawa spanduk bertuliskan “Segel Tambang, Bukan Wisata Alam". (Dok. Ist)
Baca 10 detik
  • Warga Puncak Bogor menggelar aksi spontan menghadang iring-iringan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol untuk memprotes penutupan sejumlah lokasi ekowisata.
  • Massa membawa spanduk bertuliskan “Segel Tambang, Bukan Wisata Alam” sebagai simbol tuntutan agar pemerintah lebih berpihak pada masyarakat terdampak.
  • Warga menilai kebijakan penyegelan dilakukan tanpa solusi yang jelas dan berharap pemerintah menghadirkan keadilan antara pelestarian lingkungan dan kesejahteraan rakyat.

Suara.com - Sejumlah warga di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, menggelar aksi protes saat Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol melintas di kawasan Simpang Pasir Angin, Megamendung, Jumat (3/10/2025).

Aksi yang dilakukan secara spontan ini merupakan bentuk kekecewaan warga terhadap kebijakan penutupan sejumlah lokasi ekowisata di kawasan tersebut.

Mereka menuntut kejelasan dan solusi dari pemerintah atas dampak kebijakan itu terhadap mata pencaharian warga.

Dengan membawa spanduk dan puluhan tangkai bunga, warga menghadang iring-iringan kendaraan dinas Menteri Hanif Faisol.

Salah satu tulisan pada atribut protes bertuliskan, “Segel Tambang, Bukan Wisata Alam”, yang menjadi simbol keresahan masyarakat setempat.

“Kami adalah karyawan dan pekerja yang menjadi korban dari penyegelan tempat usaha oleh Menteri Lingkungan Hidup,” ujar koordinator aksi, Asep Suhandi.

Menurut Asep, aksi itu muncul secara spontan setelah warga mengetahui adanya kunjungan Menteri Hanif untuk kegiatan penanaman pohon dan aksi bersih sungai di kawasan Puncak.

“Begitu tahu Menteri LH datang, kami ingin menyampaikan aspirasi secara langsung. Kalau suara kami tak juga didengar, kami siap lanjutkan aksi ke Hambalang,” tegasnya.

Warga menilai kebijakan penutupan lokasi wisata dilakukan sepihak tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi bagi pekerja setempat.

Baca Juga: Titik Didih Krisis Puncak! Penutupan Belasan Tempat Wisata KLH Picu PHK Massal, Mulyadi Geram

“Kami tidak menolak aturan lingkungan, tapi tolong juga perhatikan kesejahteraan kami. Tanpa tempat usaha, bagaimana kami bisa bertahan hidup?” lanjut Asep.

Para demonstran mengklaim selama ini mereka telah mematuhi aturan pemerintah dan berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Melalui aksi ini, mereka berharap pemerintah bisa mencari solusi yang adil dan berimbang.

×
Zoomed

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI