Target Puncak Emisi Indonesia Mundur ke 2035, Jalan Menuju Net Zero Makin Menantang

Suara.com - Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, mengumumkan bahwa target puncak emisi nasional (peak emission) bergeser mundur lima tahun, dari yang semula ditargetkan tercapai pada 2030 menjadi 2035. Pergeseran ini membuat upaya Indonesia untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) pada 2060 menjadi semakin menantang.

Informasi ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, dalam acara 'Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2025' di Jakarta, Senin (6/10/2025).

"Dengan berat hati kami laporkan bahwa peak emission bergeser ke 2035. Ini PR besar," kata Eniya.

Peak emission adalah titik tertinggi volume emisi yang dilepaskan suatu negara sebelum trennya mulai menurun secara konsisten. Dengan mundurnya target ini, Eniya menyebut upaya yang harus dilakukan menjadi jauh lebih berat.

"Upaya kita memang harus sangat cepat... kita harus menurunkan emisi lebih kencang lagi dengan cara menggandakan proses efisiensi energi dan menaikkan tiga kali lipat [kapasitas] energi terbarukan yang saat ini sudah ada," ujarnya.

Potensi Energi Terbarukan Jadi Harapan

Meskipun tantangannya berat, Eniya menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi energi baru dan terbarukan (EBT) yang sangat besar, mencapai total 3.687 gigawatt (GW). Pulau Sumatra menjadi wilayah dengan potensi terbesar.

Berikut adalah rincian potensi EBT nasional:

• Tenaga Surya: Menjadi potensi terbesar.
• Tenaga Angin: Potensi sebesar 155 GW.
• Tenaga Air (Hydro): Potensi sebesar 95 GW.
• Energi Laut: Potensi arus laut mencapai 63 GW.
• Bioenergi: Potensi sebesar 57 GW.
• Panas Bumi: Meskipun potensinya relatif kecil (24 GW), namun tetap krusial karena bersifat base load (stabil 24 jam).

Eniya menambahkan, komitmen pemerintah menuju NZE juga tercermin dari terbitnya Peraturan Menteri ESDM baru tentang Transisi Energi. Salah satu poin signifikan dalam aturan tersebut adalah rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara.

"Jadi ada moratorium dari PLTU yang saat ini dilakukan. Tetapi masih ada sedikit [proyek yang berjalan] karena pada masa 10 tahun yang lalu masih ada pembangunan [program] 35 ribu megawatt dari PLTU. Nah ini masih sisa sekarang, dan kita dorong masuk ke energi terbarukan lebih banyak," pungkas Eniya.