-
Delpedro Marhaen dan tiga aktivis lainnya ajukan praperadilan terkait penangkapan, penetapan tersangka, dan penahanan oleh Polda Metro Jaya.
-
Pengacara menilai penyitaan dan penahanan dilakukan secara ugal-ugalan, sehingga diajukan gugatan untuk menguji keabsahannya.
-
Langkah ini juga dianggap menindaklanjuti saran Menteri Koordinator Hukum Yusril Ihza Mahendra agar para aktivis menempuh jalur hukum.
Suara.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan segera menggelar sidang praperadilan yang diajukan aktivis Delpedro Marhaen dan kawan-kawan. Sidang perdana dengan agenda pembacaan permohonan tersebut rencananya akan digelar pada Jumat, 17 Oktober 2025.
"Delpedro Marhaen Rismansyah dijadwalkan sidang pada Jumat, 17 Oktober 2025 pukul 09.00 di ruang sidang empat,” jelas Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Rio Barten kepadawartawan, Senin (6/10/2025)
Delpedro Marhaen bersama tiga aktivis lainnya; yakni Muzaffar Salim, Syahdan Husein, dan Khariq Anhar mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada Jumat (3/10/2025).
Lewat praperadilan ini, mereka menggugat keabsahan penangkapan, penetapan tersangka, hingga penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya atas kasus penghasutan demo ricuh akhir Agustus lalu.
“Kami dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) saat ini telah mendaftarkan permohonan praperadilan para aktivis demonstran yang beberapa waktu lalu ditangkap dan kini ditahan oleh Polda Metro Jaya,” ujar pengacara publik YLBHI, Afif Abdul Qoyim, di PN Jakarta Selatan.
Afif menilai penyitaan barang bukti, penetapan tersangka, dan penahanan yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya terhadap Delpedro dan kawan-kawan dilakukan secara ugal-ugalan. Karena itu, ia mengajukan gugatan praperadilan tersebut untuk mengujinya.
“Kami saat ini tinggal menunggu panggilan dari pengadilan untuk menguji terkait keabsahan penangkapan dan penahanan, termasuk penyitaan yang menurut kami sangat ugal-ugalan, juga soal penggeledahan yang miskin pengawasan dari institusi judisial,” tegasnya.
Jawaban Tantangan Yusril
Sementara anggota LBH Masyarakat, Ma’ruf Bajammal, menyebut langkah ini bukan sekadar upaya hukum, melainkan juga jawaban langsung atas pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.
“Ini juga komitmen nyata dan wujud gentleman yang dituntut oleh Yusril Ihza Mahendra,” ungkap Ma’ruf.
Menurutnya, praperadilan ini membuktikan Delpedro Cs menempuh jalur hukum sebagaimana disarankan Yusril. Karena itu, ia meminta pemerintah, termasuk Yusril, ikut mengawal proses agar hakim benar-benar independen.
“Kita semua harus kawal dan harus kita lindungi hakim nanti yang akan ditunjuk, dan kami juga meminta kepada pemerintah termasuk Profesor Yusril Ihza Mahendra agar juga mengawal dan menjamin keamanan independensi hakim yang akan memeriksa nanti,” tegasnya.
Dituding Provokator
Polda Metro Jaya sebelumnya menetapkan 43 orang sebagai tersangka dalam kericuhan aksi 25 dan 28 Agustus di Jakarta. Empat di antaranya adalah Delpedro (Direktur Eksekutif Lokataru Foundation), Muzaffar Salim (staf Lokataru), Syahdan Husein (Gejayan Memanggil), dan Khariq Anhar (mahasiswa Universitas Riau sekaligus pegiat media sosial).
Mereka dijerat pasal berlapis, mulai dari Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 45A Ayat 3 juncto Pasal 28 Ayat 3 UU ITE, hingga Pasal 87 UU Perlindungan Anak. Polisi menuding mereka menghasut pelajar dan anak di bawah umur untuk ikut demonstrasi hingga menimbulkan kericuhan.
TERPOPULER
