REGIONAL:
- Megawati menyerukan agar kader PDIP memiliki komitmen terhadap perlindungan PMI
- Megawati pun pernah ikut turun tangan untuk memulangkan PMI di Rusia
- Selain itu, Megawati juga meminta pemerintah tidak menunda-nunda proses pemulangan PMI yang menghadapi masalah di luar negeri.
Suara.com - Perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ternyata menjadi salah satu isu yang paling disorot oleh Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Bahkan, Megawati sampai ikut turun tangan untuk memulangkan PMI di Rusia.
“Berkaitan dengan seringnya persoalan yang dihadapi Buruh Migran Indonesia, Ibu Mega langsung turun tangan," ungkap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto dalam acara workshop Kajian Kritis: Regulasi, Layanan dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Sekolah Partai Lenteng Agung secara hybrid, Kamis (9/10/2025).
"Contoh terakhir di Rusia, Ibu Mega langsung menghubungi Wakil Dubes Rusia untuk Indonesia Veronika Novoselteva berkaitan dengan pemulangan warga Indonesia,” sambungnya.
![Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato dalam Upacara HUT ke-80 RI di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung, Jaksel pada Minggu (17/8/2025). [Dok. PDIP]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/08/17/70400-ketum-pdip-megawati-soekarnoputri.jpg)
Masalah perlindungan PMI juga diwujudkan Megawati dengan membentuk tim khusus di internal PDIP, yakni
Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekeria Migran Indonesia.
Saking menjadi isu yang disorot, Megawati juga meminta pemerintah tidak lagi menunda-nunda pemulangan terhadap PMI yang sedang mengalami masalah di negara lain.
“Ibu Megawati mempertegas jika ada persoalan, proses pemulangan jangan ditunda-tunda,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Hasto juga membeberkan isi pesan Megawati yang menjadi pedoman para kader untuk ikut mendorong perlindungan bagi PMI.
“Jalankan ideologi Pancasila dengan sebaik-baiknya dalam melindungi pekerja Indonesia. Karena sesuai ideologi Pancasila, dalam Konstitusi kita telah mengatakan dan sudah diatur bahwa setiap warga negara punya hak yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan,” ujarnya.
TERPOPULER
