Sebut Partai Pro Pekerja, Begini Strategi PDIP Beri Perlindungan PMI

Suara.com - PDI Perjuangan (PDIP memberikan pembekalan bagi para kader untuk bisa memberikan pendampingan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

Ketua DPP PDIP Bidang Tenaga Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Mercy Barends menyebut pentingnya PDIP untuk menegaskan posisinya sebagai partai pro-pekerja.

Ia juga mengusulkan pembentukan Sistem Manajemen Kasus Tenaga Kerja dan Perlindungan Migran Indonesia (TKP2MI) terpadu berbasis struktural partai dengan membentuk sayap partai.

“Melakukan penguatan kapasitas kader dan relawan partai sebagai pendamping dan paralegal TKP2MI serta melakukan fungsi integrasi secara secara kolaboratif lintas multi-pihak untuk fungsi advokasi, pendampingan dan pemulihan fisik, psikososial, hukum, pemberdayaan ekonomi dan administrasi secara holistik dan terpadu,” ujarnya dalam diskusi bertema: "Kajian Kritis: Regulasi, Layanan dan Diplomasi Tenaga Kerja Domestik dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" yang digelar di Sekolah Partai Lenteng Agung pada Kamis (9/10/2025).

Selain itu, Mercy juga menekankan pentingnya mendorong kampanye publik dan reformasi kebijakan yang pro-pekerja.

“Mendorong kampanye publik dan reformasi kebijakan yang pro pekerja,” sebut Mercy.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayat, menegaskan hak setiap individu untuk memperoleh pekerjaan yang layak, menghormati martabat manusia, dan menjamin keamanan serta kesehatan fisik dan mental.

Anies juga menyoroti pentingnya hak kolektif untuk berserikat dan berunding.

PDI Perjuangan (PDIP) mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk satuan tugas khusus perlindungan buruh migran. Usulan itu menyusul masih banyaknya masalah yang kerap menimpa para pekerja migran asal Indonesia di luar negeri.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto sebelumnya membeberkan sekelumit masalah pekerja Indonesia yang masih terjadi, terutama yang berkaitan dengan kasus penipuan hingga kekerasan.

"Kita melihat berbagai persoalan yang terjadi, seperti penempatan ilegal dan perdagangan orang, kekerasan fisik dan psikis, tidak digaji sesuai dengan kontrak, dokumen kerja palsu atau disiksa oleh majikan," ujar Hasto. 

Dari sederet masalah yang mesti dituntaskan, PDIP pun memberikan usulan kepada pemerintah terkait pembentukan satgas khusus perlindungan buruh migran. Menurutnya, PDIP memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia.

Lebih lanjut, dia menyebut peran Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) PDIP bisa membantu pemerintah dalam melindungi buruh migran yang berada di berbagai negara. 

"Kami bisa membantu pemerintah untuk mengaktifasi kader-kader PDI Perjuangan yang juga berada di seluruh dunia. Bahkan kita bisa mendirikan semacam komite kerja atau semacam task force untuk melindungi buruh-buruh migran," ungkapnya.